Kebijakan Presiden tentang Pilpres mendatang

Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mau sejarah mencatat dirinya sebagai presiden yang hanya melakukan kepentingan politik pribadi. Karena itu, ia akan mengambil segala risiko, salah satunya adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jika saya ingin main aman, dan melempar bola panas kepada pengganti saya, saya bukan pemimpin," kata SBY saat membuka Rakornas Partai Demokrat di Grand Sahid Jaya Jakarta, Sabtu (29/6).

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, di negara manapun menjelang pemilihan umum tidak ada presiden berani mengambil risiko menaikkan BBM. Karena demi menyelamatkan perekonomian nasional, jalan itu akhirnya ia tempuh.

"Kebijakan itu diambil buat kebaikan negeri dan masyarakat. Saya tetap konsekuen memikirkan rakyat," ujar SBY.

Agar warga miskin bisa tertolong dari dampak kenaikan BBM, SBY ingin kebijakan BLSM didukung semua pihak. Sebab, kebijakan seperti BLSM ini juga banyak dilakukan di negara-negara lain.

"Bagi saya, membantu rakyat yang miskin harga mati. Wajib hukumnya. Ekonomi selamat dan rakyat miskin dibantu," katanya. (Sumber : Ari )

Read More

Demokrat persiapkan Kader

Jakarta - Demokrat, Mulai Jumat, 21 Juni 2013, ada 62 caleg perempuan Partai Demokrat akan mengikuti Seminar dan Lokakarya (Semiloka) untuk mempersiapkan diri memenangkan Pemilu 2014.  Semiloka tersebut digelar  Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  (Dept PPPA) DPP-PD bekerjasama dengan Pusat Kajian Politik, FISIP-Universitas Indonesia.

“Semiloka selama dua setengah hari ini akan memberi pemahaman lebih tentang sistem Pemilu 2014 dan bagaimana menyusun rencana kerja kampanye yang bersih, cerdas, dan santun,” kata Ketua Panitia Semiloka Dept PPPA DPP-PD Firliana Purwanti dalam rilisnya ke web demokrat, Kamis (20/6).

Jumlah caleg perempuan dalam Daftar Caleg Sementaranya (DCS) adalah 206 dari 560 caleg keseluruhan. Ini berarti Sekali lagi Partai Demokrat memenuhi lebih dari 30% kuota perempuan di DCS atau mencapai 37%. Perempuan di Nomor urut 1 ada 17 org = 22%, Perempuan di no. urut 2 ada 21 org = 27%, dan di nomor urut 3 ada 46 org atau 60%.

Bagi Partai Demokrat, bentuk affirmative action atau tindakan khusus sementara tidak harus melulu berupa angka, tapi juga bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan mampu setara dengan laki-laki di bidang politik. Itulah alasan  digelarnya Semiloka bertema “Menyiapkan Caleg Perempuan Partai Demokrat Menuju Pemilu 2014.

Rencananya Pembukaan Semiloka ini dihadiri kader-kader perempuan terbaik Partai Demokrat seperti Melani Leimena Suharli, Nurhayati Assegaf, Nova Riyanti Yusuf, Andi Nurpati, dan petinggi Partai Demokrat lainnya.

Read More

Hasil Kajian Kenaikan BBM di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB), Ahmad Syafrudin, meminta pemerintah tidak membanding-bandingkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan harga BBM negara lain.

Menurut pria yang akrab disapa Puput itu, Pemerintah Indonesia kerap berbicara ke publik kalau tarif BBM yang diterapkan di Indonesia paling murah apabila dibandingkan dengan negara maju maupun berkembang lainnya. "Tidak etis kalau pemerintah selalu memberi kesan BBM bersubsidi di sini paling murah dibandingkan dengan negara lain," kata Puput di dalam diskusi publik Subsidi BBM dan Kejahatan Konstitusi, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Puput mengatakan, tarif BBM yang diterapkan negara lain lebih mahal karena diimbangi dengan kualitas yang tinggi. Ia memberikan contoh, harga bensin di Amerika Serikat dipatok dengan 3,9 dollar AS atau setara dengan Rp 8.900 per liter. Namun, BBM yang dijual AS berkualitas kategori 4 berdasarkan standar  World Wide Fuels Charter (WWFC). WWFC menetapkan kualitas BBM dengan kategori 1,2,3,4, di mana semakin tinggi angka penanda kategori, maka kualitasnya juga semakin baik. BBM kualitas tersebut untuk menggerakkan kendaraan berstandar Euro 4.

"Sedangkan kualitas premium di Indonesia yang sekarang sudah Rp 6.500 per liternya, tidak masuk di kategori 1 pun menurut standar WWFC," kata Puput. Pemerintah bersama Pertamina, kata dia, menggunakan acuan yang tidak setara kualitas dalam menetapkan tarif BBM bersubsidi. Seharusnya, pemerintah menyesuaikan kualitas BBM (fuels quality adjustment) dengan kebutuhan teknologi sebelum mengambil kebijakan menaikkan tarif BBM.

Saat ini, kata dia, teknologi kendaraan di Indonesia menggunakan Standar Euro 2. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah bersama Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM kendaraan standar Euro 2 tersebut dengan meng-upgrade kualitas premium dan solar sehingga memenuhi standar.

"Berarti, ada indikasi subsidi pemerintah selama ini tidak untuk rakyat, tetapi semata-mata mendongkrak keuntungan," ujar Puput.

Ia menyebutkan, apabila pemerintah berniat untuk mengumpulkan uang dari sektor migas, sebaiknya ditempuh dengan cara yang tidak menyusahkan masyarakat.  Ia mencontohkan, pemerintah bisa menerapkan pajak emisi (emission tax, carbon tax) sebagai tambahan pajak BBM yang telah diterapkan.

Selain itu, Puput juga menghimbau agar pemerintah menetapkan tarif BBM sesuai dengan kualitas, mutu, dan sumber crude oil.

Read More