Memprioritaskan Usulan Berbasis Pengembangan Wilayah Antar Desa

Memasuki Tahun Anggaran 2014, tahapan-tahapan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MPd ) di kecamatan Wonoayu mulai giat dilaksanakan.

Setelah beberapa tahapan awal semisal MAD Sosialisasi, Musdes informasi, musdus penggalian gagasan, musdus khusus perempuan, Musdes perencanaan selesai dilaksanakan, tahapan berikutnya adalah penulisan usulan.  Tahapan pembuatan proposal usulan desa oleh Tim Penulis Usulan( TPU ).

Dalam tahapan penulisan usulan, di sebuah acara Rapat Koordinasi Kader Desa, Fasilitator pemberdayaan Kecamatan ( FK ) Wonoayu, Ilonka Widyawati, SE. menekankan bahwa usulan yang diajukan di Tahun Anggaran 2014 hendaklah lebih diperioritaskan pada usulan-usulan yang berbasis pada pengembangan wilayah antar desa, semisal usulan pembangunan jembatan, peningkatan jalan antar dua desa atau lebih.

Menindak lanjuti skala perioritas ini, pada hari Sabtu, 7 Desember 2013 bertempat di Balai Desa Plaosan, Badan Kerjasama Antar Desa ( BKAD ),Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ), Fasilitator pemberdayaan Kecamatan ( FK ),  Fasilitator Teknik ( FT ) dan Pendamping Lokal (PL ) Kecamatan Wonoayu, mengumpulkan Kader Pemberdayaan Masyarak Desa ( KPMD )yang usulan desanya di Tahun Anggaran 2014 ini masuk dalam skala perioritas pengembangan wilayah antar desa.

Beberapa desa yang usulannya bisa disatukan sebagai usulan yang berbasis pengembangan wilayah antara lain, Candinegoro, Pagerngumbuk, Plaosan, Mulyodadi dan Ploso. Usulan desa Candinegoro bisa disambungkan dengan usulan desa Pagerngumbuk, usulan desa Pagerngumbuk yang lainnya bisa disambungkan dengan usulan dari desa Plaosan,usulan yang lain dari desa plaosan bisa disambungkan  dengan usulan dari desa Mulyodadi,sementara usulan dari desa Mulyodadi bisa disambungkan dengan usulan dari desa Ploso.

Dalam pertemuan di Balai Desa Plaosan, Kader Teknik – Kader Teknik desa menuangkan usulan-usulan yang berbasis pengembangan wilayah itu dalam sebuah peta-peta desa sehingga usulan-usulan itu  tidak hanya sekedar wacana tapi sudah jadi bagian dari arsip usulan desa.

Read More

Fasilitator Kecamatan

FASILITATOR…!!! E…hemmmm…..!!!???. Di lain hal menjadi seorang Fasilitator ada kebanggaan tersendiri dengan sebutan sebagai seorang Fasilitator, dia dituntut menjadi seorang yang bisa memfasilitasi terkait Program ditingkat kecamatan, nagari, kampung atau dusun bahkan dengan pihak lain sekalipun.

Berbicara dengan fasilitasi tentu si Fasilitator akan bertemu dengan banyak orang serta stacholder – stacholder yang ada ditingkat Kecamatan dan Nagari-nagari wilayah dimana si Fasilitator di tugaskan. 

Suatu kebanggaan memang, apabila si Fasilitator berhasil melakukan fasilitasi atau pendampingan ditingkat kecamatan pada suatu kegiatan, atau berhasil dalam memfasilitasi penanganan sebuah masalah, semua orang memuji dan menganggap fasilitator seorang yang super. 

Namun sebaliknya dikala Fasilitator dihadapkan pada sebuah masalah yang begitu konflik, seolah-olah pihak lain yang selama ini selalu bersama-sama dengan fasilitator, apabila diajak berbicara tentang penanganan masalah, ada suatu keengganan bagi pelaku-pelaku yang terkait yang dirasakan si-Fasilitator untuk terlibat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh si-Fasilitator tersebut. 

Tidak boleh tidak, karena jabatan sebagai Fasilitator telah disandang, si-Fasilitator harus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian masalah tersebut dengan teknik atau cara si-fasilitator itu sendiri. Dalam penanganan masalah yang paling sering dilakukan oleh seorang fasilitator yaitu kembali pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Hal ini betul-betul membantu sang Fasilitator dalam bertindak untuk mengambil suatu keputusan bersama-sama dengan masyarakat.

Ada beberapa sanksi yang dapat dilakukan dalam hal penanganan masalah yang merujuk pada PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, antara lain :

1. Sanksi masyarakat, sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat, dimana kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara musyawarah.
2. Sanksi hukum, sanksi yang diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sanksi Program, sanksi ini berdampak terhadap keberlanjutan program di tingkat kecamatan atau desa, apabila Kecamatan atau desa, jorong, tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti :

a.       Menyalahi prinsip-prinsip program

b.      Menyalahgunakan dana atau wewenang,

c.       Penyimpangan prosedur

d.      Hasil kegiatan tidak terpelihara dan tidak dapat dimanfaatkan oleh  masyarakat.

Dari tiga sanksi diatas, ini merupakan senjata ampuh yang selalu dipergunakan oleh Fasilitator dalam menyelesaikan sebuah masalah ditingkat kecamatan, Nagari/Desa. Penanganan masalah yang dilakukan tentu tetap berpijak pada penyelesaian berjenjang.

Disaat si Fasilitator berhasil dalam memfasilitasi suatu kecamatan dalam pelaksanaan Program, termasuk penanganan masalah yang begitu konflik, yang didapat oleh sang Fasilitator hanya gigit jari, sedangkan masyarakat yang mereka damping seperti UPK, BKAN, PL, TPPP dan KPMJ mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan “REWARD”, hal ini tentu akan   mengurangi semangat Fasilitator dalam peningkatan kinerja dalam program lantaran tidak adanya keadilan bagi si Fasilitator. 

Yang paling menyakitkan bagi si Fasilitator, kebiasaan yang selalu mengesampingkan Fasilitator dalam mengambil kebijakan adalah “Asal Bapak Senang” (ABS), yang dapat nama dalam keberhasilan tersebut adalah petinggi-petinggi kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, hal ini terbukti dengan penilaian yang dilakukan baru-baru ini, semua pelaku masyarakat yang terbaik mendapatkan reword dan termasuk petinggi-petinggi kabupaten dan propinsi, dan bagaimana dengan Fasilitatornya....?

Tentu hanya sebagai penonton dan bukan pemain, tapi sebaliknya dikala pelaku masyarakat tidak berdaya dalam mensukseskan program, yang mendapat cercahan atau “lamang angek” adalah si Fasilitator. Seolah-olah si Fasilitator hanya sebagai “ganja batu”, disaat kendaraan yang di ganja batu melaju, maka si ganja batu tidak diikutkan naik pada kendaraan, tetapi sebaliknya siganja batu tetap tinggal sebagai “GANJA BATU”.

Bekerja sebagai "FASILITATOR” pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), harus bisa menyatupadukan budaya local, social, adat istiadat dengan aturan-aturan yang ada di dalam Program guna suksesnya pelaksanaan program dikecamatan dimana dia bertugas.

Untuk menghadapi dan menyatupadukan aturan-aturan program  dengan pola pikir masyarakat yang beragam latar belakang, Fasilitator bersama perangkat desa merasa kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat untuk melakukan  musyawarah-musyawarah, yang namanya manusia biasa terkadang membuat sang fasilitator kesal dalam pelaksanaan musyawarah, sebagaimana dituntut pada alur tahapan program itu sendiri, sementara masyarakat yang akan difasilitasi oleh fasilitator itu sendiri enggan untuk berkumpul guna merencanakan pembangunan di desanya. 

Dalam musyawarah-musyawarah, fasilitator selalu berhadapan hanya dengan tokoh-tokoh desa/Nagari. Sulitnya mengumpulkan masyarakat memang terkadang muncul kejenuhan bagi seorang fasilitator dalam pelaksanaan musyawarah-musyawarah sementara progres ditingkat kecamatan selalu didesak untuk pelaporan ketingkat Kabupaten. 

Terkadang lama kelamaan kejenuhan itu datang juga menghampiri diri sang fasilitator karena sering dihadapkan pada masalah-masalah yang diluar kemampuan. Sebagai Fasilitator dalam pekerjaan cukup banyak Jorong/ Nagari  minta bantuan dalam pendampingan, belum lagi pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat yang juga harus dilaksanakan, sehingga sang Fasilitator terlalu sibuk dan terkadang tidak dapat memberikan perhatian yang optimal kepada masyarakat. 

Rasanya dalam hal ini tidak begitu banyak alasan untuk dapat membantu sang Fasilitator, karena atasan juga sibuk dengan laporan dan supervise ke tingkat kecamatan-kecamatan diwilayah kabupaten tempatnya bertugas terhadap pelaksanaan kegiatan. 

Beban administrasi kadang-kadang terpaksa tertunda lantaran begitu banyaknya administrasi pelaporan yang harus dilaporkan belum lagi peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan begitu banyaknya pelaporan administrasi serta prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan, lama kelamaan pekerjaan sang Fasilitator hanya menjadi jabatan yang mencari titik aman, dan tidak perlu terlalu menghabiskan tenaga karena evaluasi  kinerja tidak menjadi perhatian bagi atasan tetapi prosentase progress adalah pilihan utama.

Kita semua tahu betul keistimewaan dan keunggulan dari PNPM Mandiri Perdesaan, karena kurang lebih 15 Tahun perjalanan program di Indonesia umumnya banyak hal yang positif yang dapat dipetik dari PPK / PNPM Mandiri Perdesaan yakni:

1. Teknik Perencanaan Pembangunan Desa
2. Teknik Pengambilan Keputusan dan skala prioritas
3. Terjadinya transfer ilmu dari Fasilitator pada pelaku ditingkat masyarakat
4. Teknik pelaksanaan kegiatan serta pengawasan kegiatan oleh masyarakat
5. Terbukanya lapangan kerja ditingkat Desa / Nagari
6.  Adanya alokasi modal yang dapat diakses oleh masyarakat untuk pengembangan usaha
7. Masyarakat mandiri dalam merancang kebutuhan social dasar yang mengacu pada RPJM Nagari serta Rencana kegiatan pembangunan nagari (RKP Nagari)
8.  Dan masih banyak keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh PPK / PNPM Mandiri Perdesaan.

Program ini bisa dijadikan sebagai bukti nyata dimana dalam pelaksanaan perencanaan yang dimulai dari rembug dusun/jorong, bahwa masyarakat awam pun dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan dusun/jorongnya. 

Sayangnya, akhir-akhir ini PNPM Mandiri Perdesaan mulai melupakan apa yang dipelajari dari pengalaman bersama dari sekian tahun tentang cara membangun Desa/Nagari dengan lebih baik, cara pengambilan keputusan yang jauh lebih berhasil, keberlanjutan atau manfaat jangka panjang bagi masyarakat. 

Aturan dan prosedur yang melindungi proses sering dianggap formalitas saja, dan kita telah kehilangan arah ketujuan terbesar dan terpenting dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi pertiwi ini.

Mudah-mudahan tulisan ini tidak menjadikan acuan bagi sang Fasilitator, tetapi resikonya pasti ada terhadap perjalanan program kedepan. Masalah ini bukanlah masalah sang fasilitator itu sendiri, akan tetapi ini adalah masalah bagi fasilitator-fasilitator diseluruh bumi pertiwi. 

Mudah-mudahan pula tulisan ini bisa membantu penyemangat sang fasilitator dalam meningkatkan kinerja demi masyarakat miskin di lapangan, amin.

Read More

Keluarga Bom Poso

Setelah terungkap pelaku pengantin bom diri Mapolres Poso adalah Zainul Arifin (33) warga Dusun Semangu, Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

Kini, rumah pelaku yang berukuran 3x3 meter berwarna biru terletak di Jalan Pendidikan Blimbing Lamongan sangat tertutup.

Hanya warga tertentu, misalnya sanak saudaranya yang masih bisa berkomunikasi dengan keluarga Zainul Arifin.

Semula sebelum Mabes Polri menyatakan bahwa pelaku bom diri Mapolres Poso adalah warga Lamongan. Ibu kandung Zainul Arifin, Zumaroh (60) masih sempat berkomunikasi dengan tetangganya.

Bahkan, ibu 6 anak itu (Zainul Arifin anak ke 4) tidak yakin anaknya melakukan tindakan bom bunuh diri.

Menurut penuturan Mulikah (33) tetangga pelaku yang sekaligus teman satu sekolah Zainul Arifin di SMP Negeri Paciran, tidak menyangka kalau Zainul dinyatakan menjadi pelaku bom diri.

"Setahu saya Zainul Arifin itu orangnya baik dan pendiam serta tidak neko-neko," ujarnya kepada beritajatim.com, Rabu (19/06/2013).

Zainul Arifin selepas dari SMP Negeri Paciran terpaksa tidak melanjutkan ke tingkat SMA. Setelah itu, bekerja menjadi nelayan dan pernah merantau ke Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun, Zainul tidak lama bekerja disana.
Malahan anak keempat dari pasangan M.Natsir almarhum dengan Zumaroh itu kembali ke kampung halamannya.

Setelah tinggal bersama keluarganya, Zainul bekerja menjual kopi keliling di tempat pelelangan ikan (TPI) Paciran Lamongan. Lama bekerja menjadi penjual kopi keliling. Zainul akhirnya mempersunting Fatimah warga asal Mojokerto.

Dari perkenalan dengan Fatimah itu, tingkah laku Zainul Arifin mulai berbeda. Bahkan, saat sholat pun tidak mau bergabung dengan jamaah lain yang bukan sealiran. "Sejak kembali ke rumahnya dari Malaysia dia Zainul malah pendiam dan jarang berteman di kampung selain dengan jamaahnya yang mengenakan cadar bagi putri," tutur Mulikah.

Dari 6 saudaranya, Zainul Arifin merupakan anak keempat. Sedangkan anak pertama pasangan M.Natsir dan Zumaroh itu adalaha Udin, Wiwik, Aziz, Zaenul Arifin, dan Aan Retno, dan terakhir Wawan.

Dari keenam saudaranya itu, Aan Retno nampaknya mengikuti jejak kakaknya. Kesehariannya menggunakan cadar dan hanya berkumpul dengan jamaahnya.
Selain itu, adik Zainul itu juga tertutup sekalipun dengan tetangganya sendiri.

Kondisi ini berbalik 360 derajat saat Zainul selepas dari SMP. Dimana pada waktu itu, mudah bergaul meskipun lebih banyak diam.

Terlebih lagi dengan cewek. Maklum, saat duduk dibangku SMP mudah gampang minder saat bertatap muka dengan cewek.

Kini, setelah ditetapkan Mabes Polri sebagai aktor bom bunuh diri Mapolres Poso. Istri Zainul Arifin, Fatimah tengah mengandung 7 bulan. Tetapi, sejak peristiwa itu menimpa suaminya Fatimah malah dipulangkan ke orang tuanya di Mojokerto.

Empat hari lalu, sejak tim Mabes Polri datang ke ibu kandungnya Zumaroh untuk melakukan tes DNA. Ibu yang menginjak usia senja itu sempat berseloroh 'Sopo Ngerti Duduk Anakku' (siapa tahu bukan anak saya).

Tapi, setelah menyakinkan bahwa Zainul Arifin anak kandungnya berdasarkan hasil tes DNA. Zumaroh terlihat shok dan terpukul sekali.

Saat ini, Zumaroh hanya berharap jenazah anaknya Zainul Arifin bisa dibawa pulang ke kampung halamannya untuk dimakamkan di Dusun Watupokak, Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Lamongan.

Read More

Sidang kenaikkan BBM 2013

Jakarta, -Pemerintah akhirnya mengantongi legitimasi politik untuk menaikkan harga BBM. Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013 menjadi Undang-undang. Keputusan pengesahan RUU itu diambil sesudah melalui mekanisme voting.

FPDIP melalui Bambang Wuryanto Sekretaris Fraksi menyatakan menolak RUU APBN 2013 dan sudah menyiapkan postur APBN yang tidak perlu menaikan harga BBM. Dikhawatirkan kenaikan BBM akan menimbulkan inflasi sampai 8,5 persen seperti yang pernah disampaikan gubernur BI. Belum lagi berdampak kenaikan harga pangan dan mendekati Lebaran yang tentu akan membebani masyarakat.

Sementara Syarifudin Suding Ketua Fraksi Partai Hanura mengatakan APBN P 2013 masih akan menanggung biaya korban lumpur Lapindo sekitar Rp150 milyar.

Gerindra melalui Ahmad Muzani menegaskan BLSM tidak menyelesaikan kemiskinan. Pemerintah seharusnya berkonsentrasi pada kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan dan alat transportasinya. RAPBN P 2013 tidak menyentuh masalah ini, termasuk memberikan kredit pupuk dan sebagainya pada petani. Pemerintah seharusnya mengentaskan kemiskinan,dan tidak membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang dianggap miskin.

Adapun hasil votingnya :

Hanura : 14 (menolak)
Gerindra : 25 (menolak)
FPKS : 51 (menolak)
FPDIP : 91 (menolak)

Jumlah menolak : 181

FPKB : 23 (menerima)
FPPP : 34 (menerima)
FPAN : 40 (menerima)
FPG : 98 (menerima)
FPD : 143 (menerima)

Jumlah menerima : 338

Dengan jumlah menerima 338, Marzuki Alie ketua DPR sekaligus pimpinan sidang menyatakan RUU APBN P 2013 dinyatakan diterima dan disahkan menjadi UU.

"Dari hasil pemungutan suara,jumlah anggota dewan yang menerima 338 anggota,yang menolak 181 orang anggota, maka rapat paripurna ini memutuskan menyetujui Rancangan Undang-Undang terhadap perubahan atas UU no 19 tahun 2012 tentang APBN tahun anggaran 2013 untuk disahkan menjadi UU." ujar Marzuki.

Sementara Chatib Basri menteri keuangan dalam sambutan sesudah pengesahan RUU APBN P 2013 memberi apresiasi atau penghargaan kepada seluruh anggota dewan.

"Syukurlah, dengan komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah dan DPR,kita semua bisa menyelesaikan RUU Perubahan APBN 2013 secara tepat waktu. Untuk itu, kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota dewan yang terhormat," pungkas Chatib.

Marzuki Alie Ketua DPR memberi kesempatan pada tiap-tiap fraksi menyampaikan pandangannya soal menerima dan menolak RUU RAPBN P 2013. Sesudah menyampaikan alasan menolak atau menerima, baru kemudian dilakukan voting atau penghitungan suara. (ari)
http://politik.suarasurabaya.net/news/2013/120604-RUU-RAPBN-P-2013-Disahkan,-Harga-BBM-Segera-Naik

Read More

Menjelang Pilkada Lumajang

SumbersukoNews. Meskipun pelaksanaan kampanye Pilkada Lumajang tinggal sepekan lagi, namun sejumlah permasalahan terkait hal tersebut hingga saat ini masih belum terselesaikan, salah satunya adalah sumber dana kampanye yang belum jelas darimana asalnya.

Pudoli Sandra SH, Divisi Hukum KPU Lumajang kepada wartawan mengatakan sesuai dengan Undang-undang yang isinya menyangkut asal sumber dana kampanye seharusnya terlaporkan sebelum kampanye berlangsung. "Faktanya, hingga kemarin belum ada laporan terkait dengan

Menurut Pudoli, pihaknya sudah berkali-kali menyinggung soal sumber dana kampanye kepada Tim Suskes Paslon. Namun hingga kemarin pihaknya belum menerima laporan soal sumber dana kampanye dari semua tim sukses pasangan calon.

Pudoli juga mengaku pihaknya belum mengecek tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masing-masing calon. Pasalnya LHKPN yang diaudit KPK itu juga belum diterima. Padahal LHKPN juga berkaitan dengan sumber pendanaan kampanye. "LHKPN juga belum kami cek, kemungkinan belum turun," ungkapnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lumajang, Al Mas'udi menegaskan bahwa pihaknya juga belum menerima laporan terkait sumber dana Kampanye. "Kami belum menerima laporan itu dan Kami masih menunggu," ujarnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Al Mas'udi menerangkakan bahwa sumber dana kampanye itu harus di publikasikan sepekan sebelum kampanye. "Kami hanya sebatas menerima salinan yang kemudian dijadikan bahan untuk menyemprit ketika ada sumber dana kampanye yang melanggar aturan," katnya.

Almas'udi juha mengaku jika pihaknya baru tahu soal dana kampanye ini. Tetapi yang pasti,dana kampanye harus diaudit oleh akuntan publik yang diakui. Sumber dana kampanye yang berasal dari perorangan menurutnya hanya dibatasi tidak boleh lebih Rp 50 juta. "Dana kampanye yang berasal dari perusahaan atau badan usaha dibatasi paling banyak adalah Rp 350 juta, jika lebih dari itu termasuk pelanggaran," tegasnya.

Almas'udi juga menegaskan sesuai undang-undang sumber dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing. "Jika ada dana kampanye yang bersumber dari pihak asing, itu termasuk pelanggaran," tambahnya.

Sayangnya, hingga saat ini semua sumber dana kampanye tersebut belum terlacak darimana asalnya. Jangankan jumlah dana yang dimiliki calon untuk kampanye, sumber dana dari bantuan partai, perseorangan, badan usaha saja masih belum diketahui.

sumber dana kampanye," katanya.

Read More

Golkar Berkomitmen Perjuangkan PNPM Pedesaan

[POLITIK]. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, Partai Golkar berkomitmen dan akan memperjuangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam rangka meningkatkan roda perekonomian masyarakat di pedesaan.

“Saat program PNPM dicanangkan Presiden, saat itu saya belum menjadi ketua partai. Apa yang saya lakukan itu semata-mata sebagai kepedulian dan komitmen saya membantu masyarakat kecil. Karena itu, saya berharap masyarakat tak perlu khawatir program PNPM ini akan berakhir pada 2014. Persoalan ini sudah saya usulkan kepada presiden agar program ini tetap berlangsung sepanjang masa dan tidak dibatasi hingga 2014,” ujarnya saat berdialog dengan 500 pelaku PNPM di Desa Singangwangi, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Kamis (6/12).

Hadir mendampingi Aburizal Bakrie, Ketua Pemenangan Pemilu Jawa1 DPP Partai Golkar Ade Komarudin, Rizal Malarangeng, anggota DPR RI Eldie Suwandie, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Irianto MS Syafiudin, Ketua DPD Golkar Kabupaten Majalengka Yomanius Untung. Menurut Aburizal Bakrie, dirinya juga sudah menginstruksikan FPG DPR untuk memperjuangkan program ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Jadi, Partai Golkar tetap memperjuangkan program PNPM ini karena manfaatnya besar sekali untuk rakyat kecil di pedesaan, termasuk anggarannya dari Rp 3 miliar menjadi Rp 5 miliar per kecamatan.

"Saya berharap masyarakat tak perlu ragu program ini akan berakhir 2014. Golkar akan tetap berjuang untuk pembangunan masyarakat pedesaan," tegasnya.

Dia menjelaskan, saat program PNPM ini dicanangkan dulu, memang bertujuan melakukan pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha yang ada dipedesaan. Khususnya pemberdayaan masyarakat yang tidak punya lapangan kerja serta akses perbankan. Jadi, PNPM pedesaan dalam rangka membangun kemandirian masyarakat kemudian dilakukan melalui berbagai kegiatan usaha mikro dan kecil serta progam pembangunan infrastruktur pedesaan, sedangkan sumber pendanaan berasal dari APBN.

"Sebenarnya selain program PNPM ini, masih ada sekitar 16 program sejenis untuk membantu masyarakat pedesaan. Tapi, program PNPM ini tidak diberikan kepada Pemda, tapi langsung dari pusat kepada masyarakat," kata ARB.   Ceramah Motivasi Setelah berdialog dengan pelaku usaha PNPM, Aburizal langsung memberikan ceramah motivasi tentang Kewirausahaan dihadapan 1000 mahasiswa di Universitas Majalengka.

Dalam ceramahnya, Aburizal mengatakan, untuk meraih kesuksesan, setiap manusia harus banyak belajar dari kisah orang-orang sukses, sehingga memberikan motivasi dan semangat untuk meraih kesuksesan. "Setiap orang yang sukses pasti pernah mengalami kegagalan seperti yang pernah saya alami. Kegagalan adalah sebagian dari kesuksesan, sebaliknya orang yang tidak pernah gagal bukan orang yang sukses. Kalau kita gagal, harus bisa bangkit kembali mengejar kesuksesan," kata dia.

Aburizal Bakrie juga menceritakan pengalaman dirinya sudah menggeluti dunia bisnis sejak masih usia SMP dengan menjual layang-layang dan benang gelasan hingga berjualan kaos di pasar Senen. "Alhamdulillah dari bisnis kecil-kecilan mampu memotivasi saya untuk meraih kesuksesan. Bahkan saat saya sudah sukses juga pernah mengalami kegagalan hingga perusahaan saya bangkrut dan menjadi miskin. Tapi, semua kegagalan itu saya hadapi dan bisa bangkit lagi. Karena itu, kepada para mahasiswa, jangan pernah menyerah bila gagal menghadapi ujian. Tapi, jadikan kegagalan untuk meraih kesuksesan," tegas dia.

Aburizal Bakrie juga berpesan kepada para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa bahwa pengalaman yang sudah diceritakan baik pengalaman hidup, karir dan bisnis bisa dilaksanakan para mahasiswa sebagai pembelajaran. "Kita harus berani bermimpi dan melangkah. Jangan hanya bermimpi tanpa berani melangkah. Kalau saya sukses, maka para mahasiswa harus lebih sukses lagi dari saya nanti," tegas dia.

Usai memberikan ceramah motivasi, Aburizal Bakrie langsung menuju pusat industri Bola Triple "S" serta pengolahan daur ulang sampah menjadi Bahan Bakar Minyak dan dialog dengan para pengrajin pemuda kreatif.

Read More

Janji Pasangan A-RIf di Pilkada Lumajang 2013

Lumajang Hari ini. Untuk perluasan pembangunan di bidang perekonomian agar tidak terpusat di Kota Lumajang, Cabup/Cawabup, Agus Wicaksono-KH. Adnan Syarif berjanji bakal mengoperasionalkan Jalan Lintas Timur (JLT) untuk angkutan umum.

Agus Wicaksono mengatakan, Jalan Lintas Timur yang memakan dana Rp 100 miliar lebih itu, hingga saat ini masih belum bisa dioperasionalkan secara maksimal untuk angkutan umum. Padahal, JLT adalah mega proyek untuk pembangunan di bidang perekonomian sebagai penunjang transportasi di masa Bupati Achmad Fauzi.

"Kalau JLT diefektifkan untuk angkutan umum, perekonomian masyarakat timur Lumajang bisa meningkat," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan setempat, Senin (22/4/2013).

Menurutnya, JLT yang berada di timur Kota Lumajang masih belum resmi untuk Bus, MPU dan kendaraan umum lainya. Sehingga, JLT belum digunakan maksimal sebagai memacu perekonomian masyarakat. "Jadi untuk pengembangan JLT akan disesuaikan dengan RT/RW dan RPJMD Kabupaten," papar mantan Ketua DPRD Lumajang.

Dampak yang akan terasakan bila JLT dibuka untuk angkutan umum, tumbuh perekonomian, toko-toko tumbuh wisata kuliner, pertanian dan wisata alam lainya. Selain itu, akan memancing investor pertanian untuk datang. "Di sana bisa dibangun hotel, restoran dan hiburan," jelasnya.

Pasangan A-RIF akan terus melakukan sejumlah program dengan mengandalkan potensi lokal. Sehingga, kemandirian masyarakat Lumajang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ari/is

Read More

Hari Ini, 7 Parpol Daftar Bacaleg ke KPU Lumajang

SumbersukoNews. Memasuki hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) Pemilu 2014, Senin (22/4/201), KPU Lumajang baru menerima 5 parpol yang baru mendaftarkan bacalegnya, yakni PKS, Hanura, Gerindra, Golkar dan PKB Kubu H. Rofik Abidin.

Dari pendaftaran 5 bacaleg parpol, tidak ada persoalan dalam persyaratan dan kelengkapan para bacalegnya. "Kita terima dulu, nanti baru verifikasi administrasi sambil menunggu petunjuk dari KPU Pusat," kata Komisioner KPU, Pudoli Sandra pada beritajatim.com.

Lanjut dia, pihaknya sangat berharap 7 parpol lainnya mendaftar hari ini, sebagai batas akhirnya. "Insya Allah 7 parpol hari ini," terangnya.

Sedangkan 7 parpol tersebut, tambahnya, di antaranya adalah Demokrat, PAN, PPP, PDIP, Nasdem, PKPI dan PBB. Namun hingga detik ini belum terlihat lagi berkas yang masuk. Ari/is

Read More

Calon Pasangan Bupati Lumajang 2013

Pemilukada Lumajang tinggal sekitar 40 hari lagi, konteslasi politik di level grasst root terus  menusuk ke relung hati nurani pemilih rasional dan irasional. Bahkan, perang opini publik sudah digencarkan oleh pendukung, simpatisan dan tim sukses ke 4 pasangan cabup/cawabup :

1.    Sjharazad Masdar-As'at Malik
2.    Agus Wicaksono-KH.Adnan Syarif
3.    Ali Mudhori-Samsul Hadi
4.    Indah Pakarti-Abdul Kafi.

Pilkada langsung dikenal oleh masyarakat Lumajang pada tahun 2008 lalu untuk memilih bupati dan wakil bupatinya. Sjharazad Masdar bersama As'at Malik berhasil mengunguli, 3`paslon lainya, Umar Basor-Edi Suwarno, Nur Ha

Namun, dari sejumlah program yang dinilai bisa mendongkark suara SA'AT, adanya pemutusan KSO pemkab Lumajang dengan PT.MUTIARA HALIM. Pasalnya, aliran keuntungan dari pasir semeru mengalir pada kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, kemenangan SA'AT, dikarenakan Sjharazad Madar dan As'at Malik bagi masyarakat bawah dikenal orang baru dan belum memiliki dosa politik. Akhirnya, SA'AT bisa melenggang dengan santai meraup suara 42 persen.

Pemilukada 2013 yang sebentar lagi digelar dan kini mulai akan masuk ke ranah Kampanye, 4 cabup/cawabup yakni Sjharazad Masdar-As'at Malik (SA'AT), Agus Wicaksono-KH.Adnan Syarif (A-RIF), Ali Mudhori-Samsul Hadi (ASA)dan Indah Pakarti-Abdul Kafi (Indah-Kafi) mulai melakukan pendekatan pada calon pemilihnya. Dari 4 paslon, hanya ada dua cabup/cawabup  yang sudah siap dalam visi misinya bila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati.

Visi misi yang paling mengena dimasyarakat, insyallah akan dipilih oleh pemilih yang datang ke TPS. Visi Misi merupakan bagian dari bagaimana kemampuan cabup/cawabup untuk membangun Lumajang. Dari dua paslon ini ada kemiripan motto "Menuju Masyarakat Lumajang Sejahtera dan Bermartabat", dengan jargon itu siapakah yang akan menjadi pemenangnya dengan mengikat hati pemilih.

Sementara ASA dan Indah-Kafi untuk visi misi masih malu-malu kucing untuk dipublikasikan. Hal ini akan melemahkan daya tawar pada pemilih rasional dan irasional. Indah-Kafi menyampaikan visi misinya ada dihati masyarakat Lumajag dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan ASA masih belum diketahui oleh publik, mereka hanya menjual akan melakukan sejumlah perubahan pada pembangunan di Lumajang.

Visi Misi 4 paslon Cabup/Cawabup akan menjadi senjata ampuh untuk menyakinkan masyarakat pemilih. Namun, bila hanya janji saja masyarakat Lumajang masih mempertanyakan kinerjanya bila terpilih nanti.
 
Bagi 4 paslon cabup/cawabup perlu diketahui, pemilih atau masyarakat Lumajang lebih senang coba-coba mencari pemimpin. Bahkan kecenderungan suka akan hal yang baru atau tidak memiliki cacat politik di tanah airnya. Perlu diketahui, tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi bila program pemerintah memiliki tujuan yang bagus bagi dirinya dan lingkungan. 

Pemilih Lumajang bisa dikelompokan, NU, Muhammadiyah, Abangan, Birokrat dan Profesional. dari sekian banyak pemilih, NU dan Abangan terbanyak, NU sudah diketahui dan abangan ke PDIP dan partai sempalan gerindra. NU dan Abangan akan diincar oleh 4 paslon untuk mendapatkan hatinya.

Awas....sikap pemilih yang suka coba-coba ini, sulit diprediksi apalagi dengan kemajuan teknologi komunikasi dan media massa serta media sosial. Siapa yang mencoba-coba dari 4`paslon akan mendapat tempat dipemilih dan menjadi pemenang. Pilkada bukan hitung-hitungan seperti mata pelajaran matematika, siapa yang berani dekati pemilih coba-coba dengan visi misi tepat akan menjadi pemenang bukan pecundang.

san-Hartono, Ali Mudhori-Herman Afandi. Banyak orang menilai kemenangan dari Sjahrazada Masdar-As'at Malik (SA'AT), berkat program yang dijanjikan sangat berpihak pada masyarakat, seperti menutup bisnis pasir besi Pemkab dengan PT. Mutiara Halim, Pendidikan Gratis, Kesehatan Gratis, Ambulance Desa dan bantuan pada petani.

Read More