Kebijakan Presiden tentang Pilpres mendatang

Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak mau sejarah mencatat dirinya sebagai presiden yang hanya melakukan kepentingan politik pribadi. Karena itu, ia akan mengambil segala risiko, salah satunya adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jika saya ingin main aman, dan melempar bola panas kepada pengganti saya, saya bukan pemimpin," kata SBY saat membuka Rakornas Partai Demokrat di Grand Sahid Jaya Jakarta, Sabtu (29/6).

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, di negara manapun menjelang pemilihan umum tidak ada presiden berani mengambil risiko menaikkan BBM. Karena demi menyelamatkan perekonomian nasional, jalan itu akhirnya ia tempuh.

"Kebijakan itu diambil buat kebaikan negeri dan masyarakat. Saya tetap konsekuen memikirkan rakyat," ujar SBY.

Agar warga miskin bisa tertolong dari dampak kenaikan BBM, SBY ingin kebijakan BLSM didukung semua pihak. Sebab, kebijakan seperti BLSM ini juga banyak dilakukan di negara-negara lain.

"Bagi saya, membantu rakyat yang miskin harga mati. Wajib hukumnya. Ekonomi selamat dan rakyat miskin dibantu," katanya. (Sumber : Ari )

Read More

Hasil Kajian Kenaikan BBM di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Penelitian Komite Penghapusan Bensin Bertimbal KPBB), Ahmad Syafrudin, meminta pemerintah tidak membanding-bandingkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan harga BBM negara lain.

Menurut pria yang akrab disapa Puput itu, Pemerintah Indonesia kerap berbicara ke publik kalau tarif BBM yang diterapkan di Indonesia paling murah apabila dibandingkan dengan negara maju maupun berkembang lainnya. "Tidak etis kalau pemerintah selalu memberi kesan BBM bersubsidi di sini paling murah dibandingkan dengan negara lain," kata Puput di dalam diskusi publik Subsidi BBM dan Kejahatan Konstitusi, di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Puput mengatakan, tarif BBM yang diterapkan negara lain lebih mahal karena diimbangi dengan kualitas yang tinggi. Ia memberikan contoh, harga bensin di Amerika Serikat dipatok dengan 3,9 dollar AS atau setara dengan Rp 8.900 per liter. Namun, BBM yang dijual AS berkualitas kategori 4 berdasarkan standar  World Wide Fuels Charter (WWFC). WWFC menetapkan kualitas BBM dengan kategori 1,2,3,4, di mana semakin tinggi angka penanda kategori, maka kualitasnya juga semakin baik. BBM kualitas tersebut untuk menggerakkan kendaraan berstandar Euro 4.

"Sedangkan kualitas premium di Indonesia yang sekarang sudah Rp 6.500 per liternya, tidak masuk di kategori 1 pun menurut standar WWFC," kata Puput. Pemerintah bersama Pertamina, kata dia, menggunakan acuan yang tidak setara kualitas dalam menetapkan tarif BBM bersubsidi. Seharusnya, pemerintah menyesuaikan kualitas BBM (fuels quality adjustment) dengan kebutuhan teknologi sebelum mengambil kebijakan menaikkan tarif BBM.

Saat ini, kata dia, teknologi kendaraan di Indonesia menggunakan Standar Euro 2. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah bersama Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBM kendaraan standar Euro 2 tersebut dengan meng-upgrade kualitas premium dan solar sehingga memenuhi standar.

"Berarti, ada indikasi subsidi pemerintah selama ini tidak untuk rakyat, tetapi semata-mata mendongkrak keuntungan," ujar Puput.

Ia menyebutkan, apabila pemerintah berniat untuk mengumpulkan uang dari sektor migas, sebaiknya ditempuh dengan cara yang tidak menyusahkan masyarakat.  Ia mencontohkan, pemerintah bisa menerapkan pajak emisi (emission tax, carbon tax) sebagai tambahan pajak BBM yang telah diterapkan.

Selain itu, Puput juga menghimbau agar pemerintah menetapkan tarif BBM sesuai dengan kualitas, mutu, dan sumber crude oil.

Read More

PKS meng....?

Akhirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui secara terang-terangan, bila aksi menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) itu bertujuan mencari simpati masyarakat. Aksi menolak BBM dibumbui dengan cara memasang spanduk tolak kenaikan BBM dimana-mana.

"Kan boleh saja mencari simpati untuk pemilu 2014. Kalau partai lain juga ikut mau pasang spanduk ya pasang saja spanduk lagi. Tapi jangan yang sudah dipasang malah diturunin diganti. Itu tidak demokratis," kata Refrizal, politisi PKS, Minggu (23/6).

Menjelang kenaikan BBM beberapa waktu lalu, PKS memang getol menolak kenaikan. Mereka mensosialisasikan penolakan melalui beragam media, lewat spanduk yang bertebaran di mana-mana hingga lewat teriakan politikusnya di DPR melalui televisi.

Padahal, PKS ini merupakan salah satu partai anggota Koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) bersama Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB. Sikap PKS tentu memantik beragam reaksi. Terutama dari politisi Demokrat, hingga Jubir Presiden Julian Aldrin Pasha .

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, bahwa selama dia menjabat sebagai pimpinan fraksi DPR, dia tak pernah merasa berkoalisi dengan partai yang diketuai oleh Anis Matta itu.

"Selama saya jabat ketua fraksi, saya memang tidak pernah merasakan koalisi PKS dengan Demokrat di DPR. Setiap apapun pemerintah dia sering berseberangan, ada atau tidaknya PKS enggak ngaruh," kata Nurhayati ketika dihubungi, Jumat (21/6).

Terlebih lagi, ketika Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Julian Aldrin Pasha bahwa koalisi dengan PKS sudah berakhir. Nurhayati menyebut itu merupakan sinyal bahwa PKS sudah tak diinginkan di koalisi.

"Ini kan jubir yang bicara, apalagi yang ditunggu PKS. Sepertinya mereka sengaja bersikap seperti sekarang ini. Ini pengalihan isu. Tapi saya tegaskan, saya tidak pernah merasa berkoalisi dengan PKS," imbuhnya.

Read More

Strategi Pilgub Jatim

JatimNews, Pemilihan gubernur Jawa Timur menghadirkan drama. Khofifah Indar Parawansa membutuhkan keajaiban untuk bisa ditetapkan sebagai kandidat gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. "Berdoa saja," kata seorang tokoh NU di Jember, saat saya tanya.

Suara partai politik untuk Khofifah terancam tak utuh, karena ada dualisme dukungan. Pengurus Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia mengalami konflik internal masing-masing: satu pihak mendukung Khofifah, dan yang lain mendukung Soekarwo.

Tanpa suara dari dua parpol ini, Khofifah tidak akan memenuhi syarat pencalonan, yang mengharuskan dukungan satu atau lebih partai politik dengan akumulasi perolehan suara saat pemilu 2009 mencapai 15 persen. Rapat pleno KPU akan digelar 16 Juni 2013 mendatang. Tak mudah bagi Khofifah mencari gabungan parpol lain untuk menambal lubang koalisi partainya. Apa yang bisa diambil dari drama politik ini?

Sikap Politik Rapuh

Pertama, Tanpa harus menuding siapa yang salah dan benar, dualisme tersebut menunjukkan betapa rapuhnya sikap politik parpol gurem. Dengan kepastian tak bisa mengikuti pemilu 2014, partai-partai gurem ini sebenarnya sudah tak memiliki agenda politik signifikan yang bisa diperjuangkan. Satu-satunya yang membuat mereka punya posisi dalam konstalasi politik saat ini adalah masih diakuinya modal politik mereka: perolehan suara dalam pemilu 2009 hingga 2014 nanti.

Modal politik tanpa agenda perjuangan politik membuka peluang kemungkinan bagi partai untuk melakukan transaksional untuk kepentingan pragmatis. Salah satunya adalah pemberian dukungan kepada calon kepala daerah.

Politik transaksional ini tidak etis tentu saja, jika mengacu pada tujuan pendirian partai politik. Salah satu tujuan partai politik adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak politik dan menjadi tempat kaderisasi pemimpin. Tujuan tersebut mengandaikan partai sebagai sebuah proses panjang, menampik kesegeraan dan ketergesaan dalam berpolitik.

Politik transaksional jelas tidak mengenal proses tersebut. Tak ada jaminan pilihan untuk mendukung seorang kandidat kepala daerah muncul setelah berkomunikasi dengan konstituen. Bisa jadi, pilihan itu hanyalah preferensi elite-elite partai belaka.

Kita tentu menyayangkan, jika benar bahwa dualisme itu terjadi karena transaksional politik elite-elite dua partai politik tersebut. Pada akhirnya demokrasi bisa mati muda karena model politik seperti ini. Dari sinilah kita memahami betapa pentingnya pemilu diikuti oleh sesedikit mungkin partai. Partai-partai yang tak memiliki strategi politik yang jelas serta tak punya modal sosial kultural yang mengakar kuat memang sudah selayaknya tak mengikuti pemilu.

Efek Cinderella

Kedua, drama politik pilgub Jatim menghadirkan sosok Cinderella. Dalam dongeng anak-anak, Cinderella adalah sosok teraniaya yang disia-siakan oleh ibu dan saudara-saudara tirinya. Ia selalu diperlakukan tak adil. Namun sebagaimana halnya dongeng di mana pun, yang teraniaya pada akhirnya menang.

Politik tentu tak seindah dongeng. Namun satu hal yang tak bisa ditampik, kehadiran Cinderella selalu memunculkan simpati. Khofifah mungkin berpotensi menjadi Cinderella yang menarik simpati banyak orang. Simpati ini bisa menjadi bola salju yang membuat publik mendukungnya. Secara alamiah, publik Indonesia selalu mudah jatuh hati pada sosok teraniaya dan tak berdaya.

Dukungan dan simpati dari 'efek Cinderella' itu bisa mendongkrak suara Khofifah, jika memang ternyata nantinya ketua umum Muslimat NU itu benar-benar lolos sebagai peserta pemilu. Memori pemilihan gubernur 2008 di mana dia 'nyaris menang' akan menjadi senjata ampuh saat dikombinasikan dengan 'efek Cinderella' ini.

Namun bagaimana jika ternyata Khofifah benar-benar gagal ditetapkan sebagai kandidat gubernur? Semua tergantung Khofifah: apakah dia memilih diam atau tetap melawan?

Jika memilih melawan, maka Khofifah kemungkinan akan menggunakan 'Efek Cinderella' itu untuk dua hal. Pertama, untuk mengampanyekan golput yang bisa 'mengganggu' legitimasi sosial calon terpilih nanti. Kedua, untuk mendukung Bambang Dwi Hartono, kandidat PDI Perjuangan. Dia bisa berkampanye untuk Bambang dengan menjadikan kandidat petahana sebagai 'lawan politik bersama'.

Dan potensi seperti ini bukannya tak ada, mengingat Khofifah selama ini memang dikenal sebagai sosok yang 'die hard' dalam urusan politik. Ini juga akan menjadi politik balas budi Khofifah, mengingat pada 2008 silam, PDIP mendukungnya pada putaran kedua.

Yang menarik dinanti adalah seberapa besar 'efek Cinderella' ini terhadap warga NU, jika dgunakan untuk mendukung Bambang yang 'abangan'. 'Efek Cinderella' akan berhadapan dengan karisma seorang Saifullah Yusuf, calon wakil gubernur petahana, yang memiliki pengaruh cukup luas pula di kalangan NU. Selamat menyaksikan.

 Sumber (http://www.beritajatim.com/sorotan.php?newsid=1417)

Read More

Pramono: Ini Ekspresi Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta, Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung menyatakan aksi demonstrasi yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang menolak harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Saat kalah di parlemen, maka kader PDI-P menyuarakan penolakan itu dengan aksi demonstrasi.

"Ini kan mengekspresikan suara masyarakat yang tidak ingin (harga) BBM naik," kata Pramono, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Pramono menjelaskan, aksi yang digelar PDI-P hari ini tidak dikoordinir oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kalaupun ada segelintir anggota DPP yang ikut mengkoordinir, dirinya tak ingin mempermasalahkan.

"Secara politik kita sudah berjuang, dan kalah. Kalau akhirnya ada kader kami yang meluapkan kekecewaannya tidak masalah, yang tidak boleh itu kalau (demostrasi) melakukan pelanggaran," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan kader dan simpatisan PDI-P se-Jabodetabek tumpah ruah di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi longmarch menuju Istana Merdeka untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menggunakan atribut serba-merah serta bendera partai, mereka mulai memenuhi Tugu Proklamasi sejak pukul 07.30 WIB.

Ketua Bidang Kesehatan Tenaga Kerja DPP PDI-P Ribka Tjiptaning yang memimpin aksi itu mengatakan, longmarch ini merupakan perjuangan terakhirnya sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan BBM.

Read More

Sidang kenaikkan BBM 2013

Jakarta, -Pemerintah akhirnya mengantongi legitimasi politik untuk menaikkan harga BBM. Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013 menjadi Undang-undang. Keputusan pengesahan RUU itu diambil sesudah melalui mekanisme voting.

FPDIP melalui Bambang Wuryanto Sekretaris Fraksi menyatakan menolak RUU APBN 2013 dan sudah menyiapkan postur APBN yang tidak perlu menaikan harga BBM. Dikhawatirkan kenaikan BBM akan menimbulkan inflasi sampai 8,5 persen seperti yang pernah disampaikan gubernur BI. Belum lagi berdampak kenaikan harga pangan dan mendekati Lebaran yang tentu akan membebani masyarakat.

Sementara Syarifudin Suding Ketua Fraksi Partai Hanura mengatakan APBN P 2013 masih akan menanggung biaya korban lumpur Lapindo sekitar Rp150 milyar.

Gerindra melalui Ahmad Muzani menegaskan BLSM tidak menyelesaikan kemiskinan. Pemerintah seharusnya berkonsentrasi pada kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan dan alat transportasinya. RAPBN P 2013 tidak menyentuh masalah ini, termasuk memberikan kredit pupuk dan sebagainya pada petani. Pemerintah seharusnya mengentaskan kemiskinan,dan tidak membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang dianggap miskin.

Adapun hasil votingnya :

Hanura : 14 (menolak)
Gerindra : 25 (menolak)
FPKS : 51 (menolak)
FPDIP : 91 (menolak)

Jumlah menolak : 181

FPKB : 23 (menerima)
FPPP : 34 (menerima)
FPAN : 40 (menerima)
FPG : 98 (menerima)
FPD : 143 (menerima)

Jumlah menerima : 338

Dengan jumlah menerima 338, Marzuki Alie ketua DPR sekaligus pimpinan sidang menyatakan RUU APBN P 2013 dinyatakan diterima dan disahkan menjadi UU.

"Dari hasil pemungutan suara,jumlah anggota dewan yang menerima 338 anggota,yang menolak 181 orang anggota, maka rapat paripurna ini memutuskan menyetujui Rancangan Undang-Undang terhadap perubahan atas UU no 19 tahun 2012 tentang APBN tahun anggaran 2013 untuk disahkan menjadi UU." ujar Marzuki.

Sementara Chatib Basri menteri keuangan dalam sambutan sesudah pengesahan RUU APBN P 2013 memberi apresiasi atau penghargaan kepada seluruh anggota dewan.

"Syukurlah, dengan komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah dan DPR,kita semua bisa menyelesaikan RUU Perubahan APBN 2013 secara tepat waktu. Untuk itu, kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota dewan yang terhormat," pungkas Chatib.

Marzuki Alie Ketua DPR memberi kesempatan pada tiap-tiap fraksi menyampaikan pandangannya soal menerima dan menolak RUU RAPBN P 2013. Sesudah menyampaikan alasan menolak atau menerima, baru kemudian dilakukan voting atau penghitungan suara. (ari)
http://politik.suarasurabaya.net/news/2013/120604-RUU-RAPBN-P-2013-Disahkan,-Harga-BBM-Segera-Naik

Read More