Adu jotos sopir Truk dengan Warga Lumajang

Lolosnya sejumlah truk besar yang tetap melintas di jalur Tempeh dengan muatan pasir membuat warga geram. Tadi malam, Minggu (9/2) warga akhirnya sempat cekcok mulut dengan pengemudi angkutan pasir ini. Warga yang mencoba mengingatkan baik-baik bahwa pemerintah sudah melarang masuknya angkutan truk besar untuk pasir, ternyata ditanggapi dengan adu mulut oleh pengemudi truk tersebut.

Menurut sejumlah warga, pada awalnya pengemudi truk tersebut mengaku bahwa muatannya bukan pasir, melainkan kayu. Namun setelah warga melihat isinya ternyata pasir, maka wargapun mulai marah. Namun warga berusaha mengingatkan baik-baik agar hal itu tidak diulangi. Namun kataa warga diingatkan baik-baik, pengemudi tersebut justru ngomel, karenanya warga yang marah kemudian melayangkan bogem mentahnya kearah pengemudi truk tersebut.

Merasa kekuatan tidak seimbang, pengemudi tersebut kemudian melarikan diri untuk menghindari amukan warga. Namun warga tetap berusaha memanggil kembali pengemudi truk tersebut untuk meneruskan perjalannya. "Dia lari mas, tapi kami juga tahu bahwa sopir ini hanya bekerja, maka kami panggil kembali dan kami persilahkan untuk meneruskan perjalanan dan membawa muatannya kearah tujuan semula. Tapi kami tetap mengingatkan agar hal itu tidak diulangi lagi. Apalagi dia juga orang Lumajang yang sudah tahu betul soal larangan ini," kata salah seorang warga Tempeh.

Sementara itu, Miki Habirullah, anggota DPRD dari Gerindra menyayangkan lemahnya penegakan aturan oleh aparatur di Lumajang. Baik polisi maupun Dinas Perhubungan seperti sengaja membiarkan lolosnya truk pasir tersebut, walaupun larangan itu sudah merupakan kesepakatan bersama.

"Saya justru khawatir kalau warga benar-benar marah kemudian melakukan aksi anarkis. Nanti justru warga yang akan disalahkan dan dihadapkan kepada masalah hukum. Menurut saya, seharusnya pemerintah antisipativ terhadap masalah ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Miki Habirullah yang kami hubungi via ponselnya.Sumber : Warta Lumajang

Read More

SBY hari ini di Lumajang

Lumajang, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Lumajang. Dari informasi yang disampaikan Protokoler Istana dan Pemprov Jatim kepada Pemkab Lumajang, orang nomor satu di RI ini akan melakukan kunjungan selama

Kepala Bagian Humas Pemkab Lumajang Drs Eddy Hozainy, Jumat (26/7/2013), mengatakan SBY akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Pisang ini pada 30-31 Juli mendatang.

"Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Presiden RI ke berbagai daerah di Jawa Timur. Namun Kabupaten Lumajang mendapatkan kehormatan, karena Presiden SBY yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono akan melakukan kunjungan selama 2 hari dan menyempatkan untuk bermalam bersama rombongan," katanya.

Eddy mengungkapkan SBY akan meninjau kebun pisang mas kirana di Kecamatan Senduro, kawasan lereng Gunung Semeru. Diketahui, produk kebun ratusan hektare itu telah merambah pasar Eropa. "Presiden juga akan melihat langsung pengolahan keripik pisang di sana," urainya.

Untuk memantapkan persiapan kunjungan SBY, Pemkab Lumajang menggelar rapat koordinasi sore ini. Rapat ini dihadiri tim dari protokoler kepresidenan dan Pemprov Jatim. Selain itu juga akan melibatkan pengamanan.

Eddy menjelaskan, kunjungan presiden merupakan momentum yang langka. Untuk itu, pihaknya akan memanfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan potensi yang dimiliki Lumajang.

"Harapannya, potensi yang saat ini menjadi perhatian khusus Bupati Sjahrazad Masdar dan Wakil Bupati H As’at Malik, seperti pertanian, hortikultura dan lainnya, bisa disampaikan kepada Presiden. Ini merupakan bentuk sumbangsih Kabupaten Lumajang untuk menopang perekonomian nasional," pungkas Eddy.

2 hari.

Read More

Strategi Pilgub Jatim

JatimNews, Pemilihan gubernur Jawa Timur menghadirkan drama. Khofifah Indar Parawansa membutuhkan keajaiban untuk bisa ditetapkan sebagai kandidat gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. "Berdoa saja," kata seorang tokoh NU di Jember, saat saya tanya.

Suara partai politik untuk Khofifah terancam tak utuh, karena ada dualisme dukungan. Pengurus Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia mengalami konflik internal masing-masing: satu pihak mendukung Khofifah, dan yang lain mendukung Soekarwo.

Tanpa suara dari dua parpol ini, Khofifah tidak akan memenuhi syarat pencalonan, yang mengharuskan dukungan satu atau lebih partai politik dengan akumulasi perolehan suara saat pemilu 2009 mencapai 15 persen. Rapat pleno KPU akan digelar 16 Juni 2013 mendatang. Tak mudah bagi Khofifah mencari gabungan parpol lain untuk menambal lubang koalisi partainya. Apa yang bisa diambil dari drama politik ini?

Sikap Politik Rapuh

Pertama, Tanpa harus menuding siapa yang salah dan benar, dualisme tersebut menunjukkan betapa rapuhnya sikap politik parpol gurem. Dengan kepastian tak bisa mengikuti pemilu 2014, partai-partai gurem ini sebenarnya sudah tak memiliki agenda politik signifikan yang bisa diperjuangkan. Satu-satunya yang membuat mereka punya posisi dalam konstalasi politik saat ini adalah masih diakuinya modal politik mereka: perolehan suara dalam pemilu 2009 hingga 2014 nanti.

Modal politik tanpa agenda perjuangan politik membuka peluang kemungkinan bagi partai untuk melakukan transaksional untuk kepentingan pragmatis. Salah satunya adalah pemberian dukungan kepada calon kepala daerah.

Politik transaksional ini tidak etis tentu saja, jika mengacu pada tujuan pendirian partai politik. Salah satu tujuan partai politik adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak politik dan menjadi tempat kaderisasi pemimpin. Tujuan tersebut mengandaikan partai sebagai sebuah proses panjang, menampik kesegeraan dan ketergesaan dalam berpolitik.

Politik transaksional jelas tidak mengenal proses tersebut. Tak ada jaminan pilihan untuk mendukung seorang kandidat kepala daerah muncul setelah berkomunikasi dengan konstituen. Bisa jadi, pilihan itu hanyalah preferensi elite-elite partai belaka.

Kita tentu menyayangkan, jika benar bahwa dualisme itu terjadi karena transaksional politik elite-elite dua partai politik tersebut. Pada akhirnya demokrasi bisa mati muda karena model politik seperti ini. Dari sinilah kita memahami betapa pentingnya pemilu diikuti oleh sesedikit mungkin partai. Partai-partai yang tak memiliki strategi politik yang jelas serta tak punya modal sosial kultural yang mengakar kuat memang sudah selayaknya tak mengikuti pemilu.

Efek Cinderella

Kedua, drama politik pilgub Jatim menghadirkan sosok Cinderella. Dalam dongeng anak-anak, Cinderella adalah sosok teraniaya yang disia-siakan oleh ibu dan saudara-saudara tirinya. Ia selalu diperlakukan tak adil. Namun sebagaimana halnya dongeng di mana pun, yang teraniaya pada akhirnya menang.

Politik tentu tak seindah dongeng. Namun satu hal yang tak bisa ditampik, kehadiran Cinderella selalu memunculkan simpati. Khofifah mungkin berpotensi menjadi Cinderella yang menarik simpati banyak orang. Simpati ini bisa menjadi bola salju yang membuat publik mendukungnya. Secara alamiah, publik Indonesia selalu mudah jatuh hati pada sosok teraniaya dan tak berdaya.

Dukungan dan simpati dari 'efek Cinderella' itu bisa mendongkrak suara Khofifah, jika memang ternyata nantinya ketua umum Muslimat NU itu benar-benar lolos sebagai peserta pemilu. Memori pemilihan gubernur 2008 di mana dia 'nyaris menang' akan menjadi senjata ampuh saat dikombinasikan dengan 'efek Cinderella' ini.

Namun bagaimana jika ternyata Khofifah benar-benar gagal ditetapkan sebagai kandidat gubernur? Semua tergantung Khofifah: apakah dia memilih diam atau tetap melawan?

Jika memilih melawan, maka Khofifah kemungkinan akan menggunakan 'Efek Cinderella' itu untuk dua hal. Pertama, untuk mengampanyekan golput yang bisa 'mengganggu' legitimasi sosial calon terpilih nanti. Kedua, untuk mendukung Bambang Dwi Hartono, kandidat PDI Perjuangan. Dia bisa berkampanye untuk Bambang dengan menjadikan kandidat petahana sebagai 'lawan politik bersama'.

Dan potensi seperti ini bukannya tak ada, mengingat Khofifah selama ini memang dikenal sebagai sosok yang 'die hard' dalam urusan politik. Ini juga akan menjadi politik balas budi Khofifah, mengingat pada 2008 silam, PDIP mendukungnya pada putaran kedua.

Yang menarik dinanti adalah seberapa besar 'efek Cinderella' ini terhadap warga NU, jika dgunakan untuk mendukung Bambang yang 'abangan'. 'Efek Cinderella' akan berhadapan dengan karisma seorang Saifullah Yusuf, calon wakil gubernur petahana, yang memiliki pengaruh cukup luas pula di kalangan NU. Selamat menyaksikan.

 Sumber (http://www.beritajatim.com/sorotan.php?newsid=1417)

Read More

Pramono: Ini Ekspresi Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta, Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung menyatakan aksi demonstrasi yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang menolak harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Saat kalah di parlemen, maka kader PDI-P menyuarakan penolakan itu dengan aksi demonstrasi.

"Ini kan mengekspresikan suara masyarakat yang tidak ingin (harga) BBM naik," kata Pramono, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Pramono menjelaskan, aksi yang digelar PDI-P hari ini tidak dikoordinir oleh Dewan Pimpinan Pusat. Kalaupun ada segelintir anggota DPP yang ikut mengkoordinir, dirinya tak ingin mempermasalahkan.

"Secara politik kita sudah berjuang, dan kalah. Kalau akhirnya ada kader kami yang meluapkan kekecewaannya tidak masalah, yang tidak boleh itu kalau (demostrasi) melakukan pelanggaran," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, ribuan kader dan simpatisan PDI-P se-Jabodetabek tumpah ruah di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka melakukan aksi longmarch menuju Istana Merdeka untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menggunakan atribut serba-merah serta bendera partai, mereka mulai memenuhi Tugu Proklamasi sejak pukul 07.30 WIB.

Ketua Bidang Kesehatan Tenaga Kerja DPP PDI-P Ribka Tjiptaning yang memimpin aksi itu mengatakan, longmarch ini merupakan perjuangan terakhirnya sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan BBM.

Read More

Sidang kenaikkan BBM 2013

Jakarta, -Pemerintah akhirnya mengantongi legitimasi politik untuk menaikkan harga BBM. Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013 menjadi Undang-undang. Keputusan pengesahan RUU itu diambil sesudah melalui mekanisme voting.

FPDIP melalui Bambang Wuryanto Sekretaris Fraksi menyatakan menolak RUU APBN 2013 dan sudah menyiapkan postur APBN yang tidak perlu menaikan harga BBM. Dikhawatirkan kenaikan BBM akan menimbulkan inflasi sampai 8,5 persen seperti yang pernah disampaikan gubernur BI. Belum lagi berdampak kenaikan harga pangan dan mendekati Lebaran yang tentu akan membebani masyarakat.

Sementara Syarifudin Suding Ketua Fraksi Partai Hanura mengatakan APBN P 2013 masih akan menanggung biaya korban lumpur Lapindo sekitar Rp150 milyar.

Gerindra melalui Ahmad Muzani menegaskan BLSM tidak menyelesaikan kemiskinan. Pemerintah seharusnya berkonsentrasi pada kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan dan alat transportasinya. RAPBN P 2013 tidak menyentuh masalah ini, termasuk memberikan kredit pupuk dan sebagainya pada petani. Pemerintah seharusnya mengentaskan kemiskinan,dan tidak membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang dianggap miskin.

Adapun hasil votingnya :

Hanura : 14 (menolak)
Gerindra : 25 (menolak)
FPKS : 51 (menolak)
FPDIP : 91 (menolak)

Jumlah menolak : 181

FPKB : 23 (menerima)
FPPP : 34 (menerima)
FPAN : 40 (menerima)
FPG : 98 (menerima)
FPD : 143 (menerima)

Jumlah menerima : 338

Dengan jumlah menerima 338, Marzuki Alie ketua DPR sekaligus pimpinan sidang menyatakan RUU APBN P 2013 dinyatakan diterima dan disahkan menjadi UU.

"Dari hasil pemungutan suara,jumlah anggota dewan yang menerima 338 anggota,yang menolak 181 orang anggota, maka rapat paripurna ini memutuskan menyetujui Rancangan Undang-Undang terhadap perubahan atas UU no 19 tahun 2012 tentang APBN tahun anggaran 2013 untuk disahkan menjadi UU." ujar Marzuki.

Sementara Chatib Basri menteri keuangan dalam sambutan sesudah pengesahan RUU APBN P 2013 memberi apresiasi atau penghargaan kepada seluruh anggota dewan.

"Syukurlah, dengan komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah dan DPR,kita semua bisa menyelesaikan RUU Perubahan APBN 2013 secara tepat waktu. Untuk itu, kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota dewan yang terhormat," pungkas Chatib.

Marzuki Alie Ketua DPR memberi kesempatan pada tiap-tiap fraksi menyampaikan pandangannya soal menerima dan menolak RUU RAPBN P 2013. Sesudah menyampaikan alasan menolak atau menerima, baru kemudian dilakukan voting atau penghitungan suara. (ari)
http://politik.suarasurabaya.net/news/2013/120604-RUU-RAPBN-P-2013-Disahkan,-Harga-BBM-Segera-Naik

Read More

Demo hari ini

Jakarta, Hari ini, keputusan nan penting bakal lahir dari ruang sidang paripurna DPR. DPR akan mensahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 menjadi undang-undang. Calon beleid anggaran ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sabtu (15/6/2013), Badan Anggaran DPR memang sudah menyetujui Rancangan APBN-P (RAPBN-P) 2013. Namun, namanya politik, bukan berarti  hasil Rapat Paripurna DPR yang berlangsung Senin (17/6/2013) ini bakal berjalan mulus.

Apalagi, keputusan Badan Anggaran DPR masih lonjong. Tiga fraksi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Gerindra, menolak RAPBN-P 2013 hasil kesepakatan Badan Anggaran DPR dengan pemerintah.

Ahmadi Noor Supit, Ketua Badan Anggaran DPR, mengatakan, sangat terbuka kemungkinan rapat paripurna deadlock. Alhasil, jalan akhir yang harus ditempuh adalah pemungutan suara alias voting untuk menyetujui  pengesahan UU APBN-P 2013.

Hitungan di atas kertas, suara kubu fraksi yang setuju RAPBN-P dan dimotori Fraksi Partai Demokrat memang menang telak. Sebab, total suara  kubu ini mencapai 383 suara dari total 560 anggota DPR.

Namun kejutan bisa saja terjadi. Berkaca pada rapat paripurna tahun lalu yang membahas kenaikan harga BBM bersubsidi, Fraksi Partai Golkar yang sehari sebelumnya setuju kenaikan harga premium, tiba-tiba berubah haluan dan menentang rencana itu. Suara penentang pun menang dan harga BBM pun batal naik.

Demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM ketika itu menjadi alasan Fraksi Golkar mengubah keputusannya. Dan hari ini, puluhan ribuan massa penentang kenaikan harga BBM, juga mengancam akan menggelar serupa tahun lalu. Mereka akan mengepung gedung DPR.

Tapi, Syarief Hasan, Ketua Harian Sekretariat Gabungan alias koalisi partai pendukung pemerintah, yakin fraksi pendukung RAPBN-P 2013 tidak akan pecah. Rencana kenaikan harga BBM pun bakal mulus sekalipun melalui pemungutan suara. Meski kehilangan dukungan dari anggota Setgab Fraksi PKS, kubu pro APBN-P mendapat suara baru dari Fraksi Hanura yang selama ini menjadi oposisi pemerintah. "Kalah? Insya Allah tidak," ujarnya.

Ganjar Pranowo, Anggota Fraksi PDIP, menyatakan, Fraksi PDIP tidak ambil pusing sekalipun kalah voting. Dia mengklaim, sikap PDI-P  adalah bagian pembelajaran kepada masyarakat, bagaimana membangun politik yang benar. "Kami selalu konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah," katanya. (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/17/07461719/Di.Atas.Kertas..Harga.BBM.Naik

Read More

KHOFIFAH Optimis Lolos Verifikasi PILGUB JATIM

Bakal Calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa optimis bisa lolos  verifikasi calon Gubernur Jawa Timur yang akan berakhir tanggal 16 Juni 2013 besok.

Hal itu diutarakan Khofifah saat membuka Harlah ke 67 Muslimat NU Pimpinan Cabang Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo.sabtu(15/6)
” Saya  optimis dan berpedoman pada hadis Qudsi yang diberikan Allah kepada nabi Muhammad secara langsung tanpa perantara malaikat , yang bunyinya Allah itu percaya dengan sangkaan Hambanya.” Ucap Khofifah

Masih ucap khofifah dirinya tak pernah gentar dan pantang mundur selangkahpun dalam Cawagub Jatim nanti, ” Look my face (lihat  wajah saya) , apakah ada tanda-tanda Cemas , kan tidak . Saya enjoy dan yakin lolos verifikasi Calon Gubernur ,”  imbuhnya dengan senyum yang khas.

Khofifah juga menuturkan , tim yang dimilikinya sudah bekerja semaksimal mungkin ” Tim saya yang mengurus semua persyaratan untuk verifikasi dan saya bagian melayani umat dan masyarakat, ”  tutur Khofifah yang merupakan Ketua Umum , Pengurus Pusat Muslimat NU ini.

Selain membuka acara Harlah Muslimat NU PC Sidoarjo yang ke 67 dan pertemuan ke 5 Hidmat NU dan IHM NU PAW Muslimat NU Jawa Timur , dalam sambutannya Khofifah juga memohon doa restu ke pada para kyai NU dan Muslimat NU yang hadir dalam acara tersebut.

Read More

Lumajang Demo

Hari ini Lumajang

SumbersukoNews. Ribuan massa pendukung cabup/cawabup Ali Mudhori-Samsul Hadi (ASA) dengan meng atas namakan Rakyat Lumajang Bersatu (RLB) mendatangi kantor Pemkab

, Rabu(5/6/2013).

Massa menolak hasil pilkada Lumajang, karena dugaan ketidak netralan PNS di Desk Pilkada dalam mengumumkan hasil perolehan suara.

"Hasil deks pilkada yang disebarkan merupakan suatu bentuk dari ketidak netralan PNS ( wakil rakyat ) di Pemerintahan Kabupaten Lumajang," teriak Agon, salah satu orator dari pendemo.

Dia melihat, hasil deks pilkada yang disebarkan telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Pasalnya, hasil penghitung KPU belum selesai. "Ini jelas, ada kecurangan," ungkapnya.

Orator lainya Ida mengatakan, ada kecurangan pada hasil pilkada karena ketidak netralan PNS dan camat yang menjadi tim sukses. "SA'AT curang dan Camat yang jadi tim sukses harus dipecat," teriaknya.
Aksi massa dijaga ratusan aparat keamanan Dalmas dan Brimob Polda Jatim.

Read More

Pilkada Unik di Lumajang

Lumajang – Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lumajang yang digelar rabu 29 mei 2013 lalu, menyisakan cerita menarik dari beberapa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) dalam menarik minat masyarakat, agar datang ke Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) untuk menyalurkan hak pilihnya.

Salah satunya di TPS 1 Kelurahan Ditrotrunan Kecamatan Lumajang, semua Petugas Pemungutan Suara ( PPS ) di TPS 1 tersebut diwajibkan menggunakan baju ala lumajangan, seperti yang disampaikan Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang, Yekti Prayogo mengatakan dirinya sengaja menggunakan kostum lumajangan, karena bangga sebagai warga lumajang dan ingin terus mengembangkan budaya lumajangan.

Sementara itu sebagai pelayan masyarakat menurutnya harus memberikan contoh yang baik dan menghibur tetapi tetap serius, dengan cara yang elegan seperti penggunaan kostum lumajangan tersebut masyarakat akan semakin antusias.

    “ Kita memakai kostum lumajangan, kita kan menonjolkan lumajangnya karena saya orang lumajang, pemilih itu kan seneng melihat kita, tetapi kita melayani masyarakat itu tidak bercanda tetap serius, “ ungkap Yekti Prayogo 

Dia menambahkan di TPS nya juga ada door prise atau hadiah untuk para pemilih, hal ini dilakukan sebagai penarik dan penyemangat bagi masyarakat agar tidak golput, hadiah yang disediakan diantaranya payung dan dispenser, hadiah tersebut dibagikan ketika usai penghitungan.

    “ Untuk hadiah ini memberikan masyarakat semangat agar nggak golput, jadi kalau kita ngomong –ngomong orang – orang itu seneng, tapi kita tidak boleh pakai seponsor, “ tambah Yekti Prayogo

Read More

Lumajang PemiliKada

SumbersukoNews. KPU Lumajang mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dari LHKPN yang diterima dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Agus Wicaksono cabup terkaya, Rp 17.390.612.975.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 4 paslon cabup/awabup Lumajang sebagai berikut:

Cabup Sjahrazad Masdar 23 Juli 2012-21 Januari 2013) Rp 4.356.801.1999-Rp.4.239.601.199 dan pasanganya Cawabup, As'at Malik (1 Desember 2011-21 Januari- 2013) Rp. 476.318.819-Rp. 431.686.586.

Cabup Agus Wicaksono (23 Desember 2003-4 Februari 2013) Rp 113.900.000-Rp. 17.390.612.975. Cawabup Adnan Syarif Rp. 3.429.956.675.

Cabup Ali Mudhori (28 Oktober 2009-22 Februari 2013) Rp. 2.594.234.772-Rp. 6.365.344.778. Cawabup Samsul Hadi Rp. 5.038.676.000.

Indah Pakarti Rp. 953.203.948 dan USD 9.116. Abdul Kafi, (4 Oktober 2005-21 Februari 2013) Rp. 345.371.503-Rp.410.628.332.

Komisioner KPU, Yuyun Bahari mengatakan, LHKPN sebagai memenuhi salah satu syarat administrasi, filosofinya sesuai dengan aturan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Lumajang.  kenapa harus menyerahkan LHKPN, karena Publik harus tahu dan pejabat tersangkut masalah KKN. "Bukan menjadi rahasia lagi," ungkapnya.

Dengan diumumkannya LHKPN, tambah Yuyun, Publik harus tahu bagaimana pemimpinya. "Ini sebagai keterbukaan publik," pungkasnya.

Read More

Menjelang Pilkada Lumajang

SumbersukoNews. Meskipun pelaksanaan kampanye Pilkada Lumajang tinggal sepekan lagi, namun sejumlah permasalahan terkait hal tersebut hingga saat ini masih belum terselesaikan, salah satunya adalah sumber dana kampanye yang belum jelas darimana asalnya.

Pudoli Sandra SH, Divisi Hukum KPU Lumajang kepada wartawan mengatakan sesuai dengan Undang-undang yang isinya menyangkut asal sumber dana kampanye seharusnya terlaporkan sebelum kampanye berlangsung. "Faktanya, hingga kemarin belum ada laporan terkait dengan

Menurut Pudoli, pihaknya sudah berkali-kali menyinggung soal sumber dana kampanye kepada Tim Suskes Paslon. Namun hingga kemarin pihaknya belum menerima laporan soal sumber dana kampanye dari semua tim sukses pasangan calon.

Pudoli juga mengaku pihaknya belum mengecek tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masing-masing calon. Pasalnya LHKPN yang diaudit KPK itu juga belum diterima. Padahal LHKPN juga berkaitan dengan sumber pendanaan kampanye. "LHKPN juga belum kami cek, kemungkinan belum turun," ungkapnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lumajang, Al Mas'udi menegaskan bahwa pihaknya juga belum menerima laporan terkait sumber dana Kampanye. "Kami belum menerima laporan itu dan Kami masih menunggu," ujarnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Al Mas'udi menerangkakan bahwa sumber dana kampanye itu harus di publikasikan sepekan sebelum kampanye. "Kami hanya sebatas menerima salinan yang kemudian dijadikan bahan untuk menyemprit ketika ada sumber dana kampanye yang melanggar aturan," katnya.

Almas'udi juha mengaku jika pihaknya baru tahu soal dana kampanye ini. Tetapi yang pasti,dana kampanye harus diaudit oleh akuntan publik yang diakui. Sumber dana kampanye yang berasal dari perorangan menurutnya hanya dibatasi tidak boleh lebih Rp 50 juta. "Dana kampanye yang berasal dari perusahaan atau badan usaha dibatasi paling banyak adalah Rp 350 juta, jika lebih dari itu termasuk pelanggaran," tegasnya.

Almas'udi juga menegaskan sesuai undang-undang sumber dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing. "Jika ada dana kampanye yang bersumber dari pihak asing, itu termasuk pelanggaran," tambahnya.

Sayangnya, hingga saat ini semua sumber dana kampanye tersebut belum terlacak darimana asalnya. Jangankan jumlah dana yang dimiliki calon untuk kampanye, sumber dana dari bantuan partai, perseorangan, badan usaha saja masih belum diketahui.

sumber dana kampanye," katanya.

Read More

Semoga PILKADA Lumajang berlangsung aman,..

SumbersukoNews. Siklus lima tahunan Pemilukada Kabupaten Lumajang 29 Mei 2013 tinggal menghitung hari. Namun, berbagai persoalan selalu muncul ketika perhelatan pesta rakyat Lumajang ini akan digelar. Baik secara langsung maupun tidak langsung,diantaranya, biaya penyelengaraan dan persaingan tajam ditinggkat grasroot yang sampai saat ini rentan terjadinya konflik horizontal. Diharapkan, pemerintah Kabupaten Lumajang dan aparat keamanan harus berupaya menjadikan pelaksanaan Pemilukada Lumajang berlangsung bersih,aman,damai dan jauh dari konflik.  

Jujur harus diakui, hingar bingarnya Pemilukada kabupaten lumajang memang tidak seramai dengan kabupaten lain. Dan hal itu merupakan hal yang wajar, karena dalam hal ini ada perbedaan dengan daerah lain,seperti jumlah penduduk, tingkat partisipasi dan jumlah calon yang muncul. 

Jelas sekali Pemilukada kabupaten Lumajang gaungnya tidak akan sebesar kabupaten tetangga , seperti Jember Dan Probolinggo. Dan kalau boleh kita berkata jujur, membandingkan Pemilukada Lumajang dengan dua kaupaten tetangga dalam percaturan politik, tentunya tidak seimbang.apalagi banyak faktor yang membuat situasi pemilkuda lumajang itu terjadi. Dan tidak bisa dipungkiri jika suhu poltik di kabupaten Lumajang ini sesungguhnya sangat tajam.  Dikarenakan, dalam sejarahnya dalam tahun ini Lumajang terjadi konflik besar yang tidak lepas dari peran elit politik. Ditambah lagi ego penguasa. Pemilukada yang menghimpun banyak orang dan rawan akan gesekan yang diyakini bisa berdampak terjadinya konflik. 

Sekarang ini banyak isu yang dikembangkan berkaitan dengan jelang Pemilukada Lumajang 29 Mei 2013.Salah satunya isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).apalagi budaya masyarakat lumajang adalah suku campuran jawa-madura atau dengan kata lain (Pendalungan) dikuatkan lagi dengan beragamnya etnis, suku dan agama yang dimungkinkan akan terjadi konflik horizontal. Berkaitan dengan hal itu, Pemilukada kabupaten lumajang tidak lepas adanya konflik sosial.Seperti, semakin meruncingnya empat pasangan calon yang ada di Kabupaten Lumajang. Dimana empat pasangan calon Bupati dan wakil bupati ini merupakan kumpulan dari beragamnya etnis masyarakat yang sudah terwakili.  

Apalagi, pasca ditetapkan empat pasangan calon, sebagai calon cabup dan cawabub oleh KPUD Lumajang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi gesekan antar pendukung yang mewakili etnis masing-masing, meski gesekan itu tidak terjadi secara terbuka. Karena masyarakat Lumajang sekarang ini masih mampu menahan diri meski banyak provokasi yang sampai saat ini dengan sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Potensi terjadinya konflik pemilukada di kabupaten Lumajang dimungkinkan akan terjadi,ketika empat pasangan calon Bupati dan wakil bupati ini pada kampanye terbuka. Prediksinya, siklus 5 tahunan sekarang ini akan menimbulkan konflik antar etnis di masyarakat kabupaten Lumajang. Dan pemicunya beraneka ragam,dan tidak menutup kemungkinan, pemilukada Lumajang akan membangkitkan adanya sentimen pribadi,etnis dan golongan, yang pada akhirnya akan terjadi konflik. 

Oleh karena itu,banyak harapan masyarakat Lumajang agar dalam gelaran kampanye Pemilukada tidak terjadi konflik antar pendukung yang mengakibatkan kelangsungan proses demokrasi diLumajang. Karenanya, diharapkan pemerintah,aparat kemananan, KPUD lumajang dan semua lapisan masyarakat Lumajang harus bisa mengambil sikap dalam penyelenggaraan Pemilukada lumajang. Konflik terbuka bisa saja terjadi apabila masing-masing pihak yang berkepentingan mencoba menyulut api dan mengobarkan rasa kebencian. 

Dan sudah waktunya,sikap toleransi dalam Pemilkuda hukumnya wajib diciptakan,agar mampu menjaga keharmonisan dimasyarakat, Manakala hal itu tercipta,besar kemungkinan kabupaten Lumajang yang kita cintai ini akan kondusif, damai dan jauh dari konflik. Yang terpenting,masyarakatnya bisa hidup rukun dan damai. Amin

Read More

Antrian BBM di Kabupaten Lumajang

SumbersukoNews. Pemkab Lumajang meminta tambahan kuota Solar pada Pertamina. Ini karena kebijakan pengurahan pasokan Solar ke 14 SPBU di Kabupaten Lumajang mengakibatkan antrean panjang dan keresahan masyarakat. Nurul Huda Kepala Bagian Pereko

“Jika biasanya setiap SPBU dikirim DO (Delivery Order, red) atau jatah pesanan dengan jumlah 32 ton, 24 ton dan minimal 16 ton, saat ini rata dikirim 8 ton saja,” papar Ir Nurul Huda. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya kekurangan jatah konsumsi solar untuk kendaraan di Kota Pisang ini.

Terjadinya pengurangan itu, masih kata Ir Nurul Huda, disebabkan kuota ketersediaan anggaran untuk pengadaan BBM, khususnya jenis Solar bersubsidi secara nasional memang sudah menipis dan bahkan habis sejak akhir Maret lalu. “Kondisi ini yang dilaporkan Pemerintah Pusat dan terjadi secara nasional,” urai Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Lumajang ini.

Meski, lanjutnya, di Kabupaten Lumajang sendiri, dari kuota ketersediaan solar bersubsidi terdata antara permintaan dan jatah ketersediaanya masih normal, meski semakin menipis. Dimana, kuota ketersediaan BBM jenis solar di Kabupaten Lumajang untuk Tahun 2013 ini saja yang dijatah oleh Pertamina sebanyak 43.714 kilo liter selama sepanjang tahun.

Selain itu, dari kuota BBM jenis solar sebanyak 43.714 kilo liter Tahun 2013 ini. sampai Bulan April tercatat sudah mendekati angka kuota. Artinya, sudah mendekati habis perbulannya yang ditajah 3.642 kilo liter untuk seluruh SPBU. Padahal, setiap SPBU dari 14 unit yang beroperasi, rata-rata saat ini dijatah 8 ribu liter saja.

“Sejak kemarin kami sudah mengajukan surat kepada BP Migas dan Pertamina untuk menambah kuota BBM jenis solar bersubsidi ke Lumajang. Tujuannya, agar kelangkaan ini bisa diatasi, toh antara kuota ketersediaan dan tingkat konsumsinya juga masih berimbang. Namun yang terjadi belakangan ini kan karena dikuranginya jatah DO di SPBU saja, hingga menyebabkan stoknya minim dan terjadi antrian,” tegasnya.

nomian Pemkab Lumajang pada Sentral FM, Senin (15/4/2013) mengatakan pengurangan jatah distribusi BBM jenis solar ke 14 SPBU di Kabupaten Lumajang, hingga hari ini masih berlanjut.

Read More

Gara-gara Putus Cinta, Seoarng Janda Nekat Tenggak Racun Serangga

Gara-gara diputus cinta, seorang janda asal Sumbersuko, Lumajang nekat mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun serangga. Janda bernasib tragis ini bernama Siti Fitriani (27) tewas dengan mulut berbusa di rumahnya.

"Korban ditemukan sudah dalam kondisi tergeletak tak bernyawa di kamar rumahnya," kata Kapolsek Sumbersuko AKP Khuzaini saat dikonfirmasi  usai rapat persiapan HUT Bhayangkara di Mapolres Lumajang, Senin (4/6/2012).

Korban pertama kali ditemukan tak bernyawa, kata dia, pukul 07.30 WIB oleh keluarganya. Pihak keluarga curiga setelah mendapati pintu kamar korban terkunci rapat.

"Padahal, biasanya korban di jam-jam seperti itu, sudah bangun," tambahnya.

Keluarga membangunkan korban dengan berkali-kali mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Karena curiga, keluarga membuka paksa pintu kamarnya.

Saat itulah, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Selain racun serangga, keluarga juga melnemukan sebotol air mineral. Atas penemuan ini langsung dilaporkan ke Polsek Sumbersuko dan dilakukan olah TKP.

"Hasil dari olah TKP korban dipastikan bunuh diri dengan menenggak cairan yang botolnya ditemukan di dalam kamarnya. Selanjutnya, korban kita evakuasi ke kamar mayat RSU dr Haryoto Lumajang guna menjalani otopsi," paparnya.

Dari informasi yang dihimpun petugas dari saksi-saksi pihak keluarga, terungkap jika korban selama beberapa hari cenderung murung. Hal itu karena janda satu ini putus cinta dengan kekasihnya.

Read More

UPK Kecamatan Dukung Sukseskan PNPM di Kaltim

SAMARINDA - Unit Pengelola Kegiatan (UPK) tingkat Kecamatan diharapkan dapat mendukung sukses penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MP) di Kaltim. Pasalnya, melalui dukungan UPK di kecamatan, program PNPM dinilai sukses, terutama sebagai penyalur dan pengelola kegiatan dana bantuan dari PNPM-MP di Kaltim.
"Karena itu, peran UPK di kecamatan sangat mendukung dalam mensukseskan penyelenggaraan pengembangan pembangunan perdesaan di Kaltim," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kaltim, H Sofyan Helmi, Jumat (1/6).
Melalui UPK, diharapkan program PNPM-MP di Kaltim dapat berjalan sukses. Karena, selain UPK dipilih dan dibentuk langsung oleh masyarakat di kecamatan yang di SK-kan oleh Bupati, UPK juga sebagai pengelola dalam mensukseskan penyelenggaraan PNPM-MP.
Dari program yang telah disusun UPK, kemudian dengan manajemen yang baik, diharapkan sistem manajemen UPK dilaksanakan secara tertib, teratur dan terarah.
"Selanjutnya melalui UPK diharapkan adanya sistem kontrol dan dukungan penuh baik dari masyarakat maupun aparat pemerintah setempat serta sikap disiplin dan profesionalisme para pengurus. Diharapkan, hal ini memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan UPK dan perkembangan pembangunan di masyarakat, terutama dalam pembangunan fisik dan non fisik," jelasnya.
Program yang diharapkan dapat didukung dan dikelola UPK agar sukses di masyarakat adalah adanya pengembangan usaha simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP) pada program PNPM-MP hingga 2013.
Menurut dia, masyarakat menyatakan bahwa SPP perguliran sangat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan kelompok perempuan yang memanfaatkan dana tersebut. Data 2012 jumlah kelompok perempuan yang telah memanfaatkan dana perguliran tersebut sebanyak 5.316 kelompok dari 10 kabupaten.
Sebagai contoh, UPK yang telah berhasil dalam pengelolaan dana PNPM-MP, yakni UPK Kota Bangun, Kutai Kartanegara. UPK Kota Bangun dinilai berhasil karena mampu mengelola dana bantuan PPK dan PNPM-MP dengan jumlah bantuan mencapai Rp9,715 miliar dari 2007-2011.
"Saat ini UPK tersebut mengelola dana bergulir untuk kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP) yang anggotanya terdiri dari kaum perempuan. Total dana yang telah disalurkan selama lima periode dengan total Rp9,715 miliar," jelasnya.
Selain itu, UPK Kota Bangun juga memprogramkan pengelolaan dana bergulir atau kredit. Jenis kredit yang disalurkan kepada penerima manfaat adalah SPP. Jenis kredit ini termasuk kredit jangka pendek untuk jangka waktu kurang atau sama dengan 1 tahun.
Kredit yang diberikan kepada Kelompok SPP bertujuan untuk membiayai usaha yang dijalankan oleh kelompok atau anggota baik untuk peningkatan usaha atau produksi sebagai kredit modal kerja maupun investasi.
Mengenai perkembangan dana bergulir tersebut, yakni Dana bergulir dari PNPM baik modal awal maupun jumlah dana yang telah digulirkan (omzet) yang dikelola UPK Kota Bangun dari tahun ke tahun bertambah dengan tingkat pengembalian 99 persen dengan total dana awal simpan pinjam Rp1.715.200.000,- dana tersebut telah bertambah sebesar Rp616.000.000,- atau 19 persen berdasarkan Neraca 31 Desember 2011 sehingga total dana yang dikelola sebesar Rp2.331.299.000,- rata-rata dana perguliran setiap bulan mencapai Rp300 juta - Rp400 juta per bulan.
"Melihat contoh dari program yang dilakukan UPK Kota Bangun, diharapkan UPK di 10 kabupaten di Kaltim mampu mendukung pengembangan pembangunan masyarakat di daerah. Caranya, dengan sistem manajemen UPK yang dilaksanakan secara tertib, teratur dan terarah, sehingga program PNPM-MP di Kaltim berjalan sukses," harapnya.

Read More

158 Desa di Banyuasin Terima Dana PNPM-MP 2012

Jumlah Desa dalam Kabupaten Banyuasin yang menjadi lokasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada tahun 2012 bertambah menjadi 158 Desa yang tersebar dalam 13 kecamatan. Sebelumnya, tahun 2011 hanya 151 desa/kelurahan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin.

Kabid PMD Kelurahan Miswa, kepada Sripoku.com, Selasa (29/5/2012) menjelaskan, anggaran pengentasan kemiskinan pada tahun 2012 Kabupaten Banyuasin melalui program PNPM-MP sebesar Rp 23,3 miliar dengan rincian dari APBN Rp 20,9 miliar dan APBD Banyuasin Rp 818 juta.

"Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2011 sebesar Rp 18,7 miliar dari APBN dan Rp 4,6 miliar dari APBD," katanya.

Rincian desa/kelurahan lokasi PNPM-MP yakni Kecamatan Talangkelapa 9 desa, Rantaubayur 17 desa, Pulaurimau 17 desa, Banyuasin I 20 desa, dan Muaratelang 17 desa dengan dana PNPM masing-masing kecamatan Rp 3 miliar.

Kemudian Banyuasin III 8 desa, Betung 7 desa, Rambutan 15 desa, Makartijaya 12 desa, Banyuasin II 8 desa, dan Suaktapeh 9 desa dengan dana PNPM-MP masing-masing Rp 1,1 miliar. Untuk Muarapadang 11 desa Rp 800 juta dan Sembawa Rp 900 juta.

Read More