Fasilitator Kecamatan

FASILITATOR…!!! E…hemmmm…..!!!???. Di lain hal menjadi seorang Fasilitator ada kebanggaan tersendiri dengan sebutan sebagai seorang Fasilitator, dia dituntut menjadi seorang yang bisa memfasilitasi terkait Program ditingkat kecamatan, nagari, kampung atau dusun bahkan dengan pihak lain sekalipun.

Berbicara dengan fasilitasi tentu si Fasilitator akan bertemu dengan banyak orang serta stacholder – stacholder yang ada ditingkat Kecamatan dan Nagari-nagari wilayah dimana si Fasilitator di tugaskan. 

Suatu kebanggaan memang, apabila si Fasilitator berhasil melakukan fasilitasi atau pendampingan ditingkat kecamatan pada suatu kegiatan, atau berhasil dalam memfasilitasi penanganan sebuah masalah, semua orang memuji dan menganggap fasilitator seorang yang super. 

Namun sebaliknya dikala Fasilitator dihadapkan pada sebuah masalah yang begitu konflik, seolah-olah pihak lain yang selama ini selalu bersama-sama dengan fasilitator, apabila diajak berbicara tentang penanganan masalah, ada suatu keengganan bagi pelaku-pelaku yang terkait yang dirasakan si-Fasilitator untuk terlibat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh si-Fasilitator tersebut. 

Tidak boleh tidak, karena jabatan sebagai Fasilitator telah disandang, si-Fasilitator harus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian masalah tersebut dengan teknik atau cara si-fasilitator itu sendiri. Dalam penanganan masalah yang paling sering dilakukan oleh seorang fasilitator yaitu kembali pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Hal ini betul-betul membantu sang Fasilitator dalam bertindak untuk mengambil suatu keputusan bersama-sama dengan masyarakat.

Ada beberapa sanksi yang dapat dilakukan dalam hal penanganan masalah yang merujuk pada PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, antara lain :

1. Sanksi masyarakat, sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat, dimana kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara musyawarah.
2. Sanksi hukum, sanksi yang diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sanksi Program, sanksi ini berdampak terhadap keberlanjutan program di tingkat kecamatan atau desa, apabila Kecamatan atau desa, jorong, tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti :

a.       Menyalahi prinsip-prinsip program

b.      Menyalahgunakan dana atau wewenang,

c.       Penyimpangan prosedur

d.      Hasil kegiatan tidak terpelihara dan tidak dapat dimanfaatkan oleh  masyarakat.

Dari tiga sanksi diatas, ini merupakan senjata ampuh yang selalu dipergunakan oleh Fasilitator dalam menyelesaikan sebuah masalah ditingkat kecamatan, Nagari/Desa. Penanganan masalah yang dilakukan tentu tetap berpijak pada penyelesaian berjenjang.

Disaat si Fasilitator berhasil dalam memfasilitasi suatu kecamatan dalam pelaksanaan Program, termasuk penanganan masalah yang begitu konflik, yang didapat oleh sang Fasilitator hanya gigit jari, sedangkan masyarakat yang mereka damping seperti UPK, BKAN, PL, TPPP dan KPMJ mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan “REWARD”, hal ini tentu akan   mengurangi semangat Fasilitator dalam peningkatan kinerja dalam program lantaran tidak adanya keadilan bagi si Fasilitator. 

Yang paling menyakitkan bagi si Fasilitator, kebiasaan yang selalu mengesampingkan Fasilitator dalam mengambil kebijakan adalah “Asal Bapak Senang” (ABS), yang dapat nama dalam keberhasilan tersebut adalah petinggi-petinggi kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, hal ini terbukti dengan penilaian yang dilakukan baru-baru ini, semua pelaku masyarakat yang terbaik mendapatkan reword dan termasuk petinggi-petinggi kabupaten dan propinsi, dan bagaimana dengan Fasilitatornya....?

Tentu hanya sebagai penonton dan bukan pemain, tapi sebaliknya dikala pelaku masyarakat tidak berdaya dalam mensukseskan program, yang mendapat cercahan atau “lamang angek” adalah si Fasilitator. Seolah-olah si Fasilitator hanya sebagai “ganja batu”, disaat kendaraan yang di ganja batu melaju, maka si ganja batu tidak diikutkan naik pada kendaraan, tetapi sebaliknya siganja batu tetap tinggal sebagai “GANJA BATU”.

Bekerja sebagai "FASILITATOR” pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), harus bisa menyatupadukan budaya local, social, adat istiadat dengan aturan-aturan yang ada di dalam Program guna suksesnya pelaksanaan program dikecamatan dimana dia bertugas.

Untuk menghadapi dan menyatupadukan aturan-aturan program  dengan pola pikir masyarakat yang beragam latar belakang, Fasilitator bersama perangkat desa merasa kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat untuk melakukan  musyawarah-musyawarah, yang namanya manusia biasa terkadang membuat sang fasilitator kesal dalam pelaksanaan musyawarah, sebagaimana dituntut pada alur tahapan program itu sendiri, sementara masyarakat yang akan difasilitasi oleh fasilitator itu sendiri enggan untuk berkumpul guna merencanakan pembangunan di desanya. 

Dalam musyawarah-musyawarah, fasilitator selalu berhadapan hanya dengan tokoh-tokoh desa/Nagari. Sulitnya mengumpulkan masyarakat memang terkadang muncul kejenuhan bagi seorang fasilitator dalam pelaksanaan musyawarah-musyawarah sementara progres ditingkat kecamatan selalu didesak untuk pelaporan ketingkat Kabupaten. 

Terkadang lama kelamaan kejenuhan itu datang juga menghampiri diri sang fasilitator karena sering dihadapkan pada masalah-masalah yang diluar kemampuan. Sebagai Fasilitator dalam pekerjaan cukup banyak Jorong/ Nagari  minta bantuan dalam pendampingan, belum lagi pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat yang juga harus dilaksanakan, sehingga sang Fasilitator terlalu sibuk dan terkadang tidak dapat memberikan perhatian yang optimal kepada masyarakat. 

Rasanya dalam hal ini tidak begitu banyak alasan untuk dapat membantu sang Fasilitator, karena atasan juga sibuk dengan laporan dan supervise ke tingkat kecamatan-kecamatan diwilayah kabupaten tempatnya bertugas terhadap pelaksanaan kegiatan. 

Beban administrasi kadang-kadang terpaksa tertunda lantaran begitu banyaknya administrasi pelaporan yang harus dilaporkan belum lagi peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan begitu banyaknya pelaporan administrasi serta prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan, lama kelamaan pekerjaan sang Fasilitator hanya menjadi jabatan yang mencari titik aman, dan tidak perlu terlalu menghabiskan tenaga karena evaluasi  kinerja tidak menjadi perhatian bagi atasan tetapi prosentase progress adalah pilihan utama.

Kita semua tahu betul keistimewaan dan keunggulan dari PNPM Mandiri Perdesaan, karena kurang lebih 15 Tahun perjalanan program di Indonesia umumnya banyak hal yang positif yang dapat dipetik dari PPK / PNPM Mandiri Perdesaan yakni:

1. Teknik Perencanaan Pembangunan Desa
2. Teknik Pengambilan Keputusan dan skala prioritas
3. Terjadinya transfer ilmu dari Fasilitator pada pelaku ditingkat masyarakat
4. Teknik pelaksanaan kegiatan serta pengawasan kegiatan oleh masyarakat
5. Terbukanya lapangan kerja ditingkat Desa / Nagari
6.  Adanya alokasi modal yang dapat diakses oleh masyarakat untuk pengembangan usaha
7. Masyarakat mandiri dalam merancang kebutuhan social dasar yang mengacu pada RPJM Nagari serta Rencana kegiatan pembangunan nagari (RKP Nagari)
8.  Dan masih banyak keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh PPK / PNPM Mandiri Perdesaan.

Program ini bisa dijadikan sebagai bukti nyata dimana dalam pelaksanaan perencanaan yang dimulai dari rembug dusun/jorong, bahwa masyarakat awam pun dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan dusun/jorongnya. 

Sayangnya, akhir-akhir ini PNPM Mandiri Perdesaan mulai melupakan apa yang dipelajari dari pengalaman bersama dari sekian tahun tentang cara membangun Desa/Nagari dengan lebih baik, cara pengambilan keputusan yang jauh lebih berhasil, keberlanjutan atau manfaat jangka panjang bagi masyarakat. 

Aturan dan prosedur yang melindungi proses sering dianggap formalitas saja, dan kita telah kehilangan arah ketujuan terbesar dan terpenting dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi pertiwi ini.

Mudah-mudahan tulisan ini tidak menjadikan acuan bagi sang Fasilitator, tetapi resikonya pasti ada terhadap perjalanan program kedepan. Masalah ini bukanlah masalah sang fasilitator itu sendiri, akan tetapi ini adalah masalah bagi fasilitator-fasilitator diseluruh bumi pertiwi. 

Mudah-mudahan pula tulisan ini bisa membantu penyemangat sang fasilitator dalam meningkatkan kinerja demi masyarakat miskin di lapangan, amin.

Read More

Diisukan meninggal Dr. H. Ali Mudhori

Lumajang, Sumbersuko
Dalam beberapa hari terakhir ini, banyak muncul kabar mengejutkan dari kota Pisang Lumajang. Setelah akhir pekan kemarin, ketua Tim Pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Incumbent (SAAT) mundur karena kecewa. Kini beredar isu Cabup Ali Mudhori meninggal pada Minggu kemarin.

Tak tanggung-tanggung, kabar meninggalnya Ali Mudhori tersebar melalui SMS ke masyarakat luas. Bahkan masyarakat umumnya yang tinggal dipinggiran kota Lumajang saling bertanya tanya. Kabar tersebut kian santer dengan adanya fasilitas telpon dan SMS.

Memang ada yang menarik dari kabar yang berkembang saat ini. Pasalnya, meski KPU telah menetapkan Pasangan SAAT sebagai pemenang Pilkada Lumajang. Namun, persoalan Pilkada itu saat ini masuk dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua Paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3 menggugat ke MK.
Benarkan Cawabup Ali Mudhori meninggal ? Ternyata itu adalah kabar burung yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Bahkan, dugaan kuat penghembusan kabar tersebut bernuansa politik.

Saat sejumlah wartawan bertandang ke rumah Ali Mudhori kemarin siang, nampak ia tengah sibuk menemui tamu. Bahkan, Cabup yang berangkat dengan proses yang tidak mudah ini nampak baik-baik saja. “Saya ini heran, kenapa lagi saya kok dikabarkan meninggal. Padahal saya sehat-sehat saja.” Kata Ali Mudhori kepada sejumlah wartawan siang kemarin. Memang dari pantauan wartawan koran ini, kondisi fisik Ali Mudhori nampak segar bugar.

Menanggapi isu yang kian santer dalam dua hari terakhir ini. Ia mengendus jika isu tersebut sengaja disebarkan oleh lawan-lawan politiknya. Sebab, saat ini ia masih menggugat kemenangan salah satu paslon ke MK. Meski demikian ia tidak bisa mengungkapkan secara detail siapa yang menghembuskan. Namun, jika ditilik ulang dalam proses gugatan ke MK ia meminta agar ada Pilkada ulang di beberapa titik karena dirinya menduga ada sejumlah kecurangan.

“Kalau putusannya Pilkada ulang, dan dikabarkan saya telah meninggal. Berarti pendukung saya kecewa dan tidak milih saya lagi. Ini kan politik kotor,” ungkap suami Masitah anggota DPR RI tersebut. Hingga kemarin siang, ia tetap berkeyakinan penuh jika gugatan yang diusung ke MK akan dikabulkan. Pasalnya, sejumlah material pendukung seperti bukti dan saksi baik berupa video, audio, foto, data fisik dan lainnya telah ia kantongi.

Lebih jauh menanggapi isu kematian dirinya. Ali Mudhori mengagendakan sejak kemarin sore akan bersepada keliling kota Lumajang. Bahkan ia akan berkeliling menemui para pendukungnya hingga kepelosok-pelosok desa. “Saya akan tunjukkan diri kepada masyarakat kalau saya sehat-sehat saja,” katanya.

Sementara itu. Komisioner KPU Lumajang Pudholi Sandra mengaku juga mendapat kabar kematian Ali Mudhori. Namun, setelah ia mencari tahu kebenaran kabar tersebut ternyata hanyalah kabar bohong. Bahkan tak sedikit masayarakat yang SMS dan telpon kepadanya. Intinya menanyakan kebenaran kabar tersebut. “Saya juga banyak telpon dan SMS terkait kabar kematian Ali Mudhori,” katanya singkat. ( ari )

Read More

Sidang kenaikkan BBM 2013

Jakarta, -Pemerintah akhirnya mengantongi legitimasi politik untuk menaikkan harga BBM. Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013 menjadi Undang-undang. Keputusan pengesahan RUU itu diambil sesudah melalui mekanisme voting.

FPDIP melalui Bambang Wuryanto Sekretaris Fraksi menyatakan menolak RUU APBN 2013 dan sudah menyiapkan postur APBN yang tidak perlu menaikan harga BBM. Dikhawatirkan kenaikan BBM akan menimbulkan inflasi sampai 8,5 persen seperti yang pernah disampaikan gubernur BI. Belum lagi berdampak kenaikan harga pangan dan mendekati Lebaran yang tentu akan membebani masyarakat.

Sementara Syarifudin Suding Ketua Fraksi Partai Hanura mengatakan APBN P 2013 masih akan menanggung biaya korban lumpur Lapindo sekitar Rp150 milyar.

Gerindra melalui Ahmad Muzani menegaskan BLSM tidak menyelesaikan kemiskinan. Pemerintah seharusnya berkonsentrasi pada kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan dan alat transportasinya. RAPBN P 2013 tidak menyentuh masalah ini, termasuk memberikan kredit pupuk dan sebagainya pada petani. Pemerintah seharusnya mengentaskan kemiskinan,dan tidak membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang dianggap miskin.

Adapun hasil votingnya :

Hanura : 14 (menolak)
Gerindra : 25 (menolak)
FPKS : 51 (menolak)
FPDIP : 91 (menolak)

Jumlah menolak : 181

FPKB : 23 (menerima)
FPPP : 34 (menerima)
FPAN : 40 (menerima)
FPG : 98 (menerima)
FPD : 143 (menerima)

Jumlah menerima : 338

Dengan jumlah menerima 338, Marzuki Alie ketua DPR sekaligus pimpinan sidang menyatakan RUU APBN P 2013 dinyatakan diterima dan disahkan menjadi UU.

"Dari hasil pemungutan suara,jumlah anggota dewan yang menerima 338 anggota,yang menolak 181 orang anggota, maka rapat paripurna ini memutuskan menyetujui Rancangan Undang-Undang terhadap perubahan atas UU no 19 tahun 2012 tentang APBN tahun anggaran 2013 untuk disahkan menjadi UU." ujar Marzuki.

Sementara Chatib Basri menteri keuangan dalam sambutan sesudah pengesahan RUU APBN P 2013 memberi apresiasi atau penghargaan kepada seluruh anggota dewan.

"Syukurlah, dengan komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah dan DPR,kita semua bisa menyelesaikan RUU Perubahan APBN 2013 secara tepat waktu. Untuk itu, kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota dewan yang terhormat," pungkas Chatib.

Marzuki Alie Ketua DPR memberi kesempatan pada tiap-tiap fraksi menyampaikan pandangannya soal menerima dan menolak RUU RAPBN P 2013. Sesudah menyampaikan alasan menolak atau menerima, baru kemudian dilakukan voting atau penghitungan suara. (ari)
http://politik.suarasurabaya.net/news/2013/120604-RUU-RAPBN-P-2013-Disahkan,-Harga-BBM-Segera-Naik

Read More

Pilkada Unik di Lumajang

Lumajang – Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lumajang yang digelar rabu 29 mei 2013 lalu, menyisakan cerita menarik dari beberapa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) dalam menarik minat masyarakat, agar datang ke Tempat Pemungutan Suara ( TPS ) untuk menyalurkan hak pilihnya.

Salah satunya di TPS 1 Kelurahan Ditrotrunan Kecamatan Lumajang, semua Petugas Pemungutan Suara ( PPS ) di TPS 1 tersebut diwajibkan menggunakan baju ala lumajangan, seperti yang disampaikan Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang, Yekti Prayogo mengatakan dirinya sengaja menggunakan kostum lumajangan, karena bangga sebagai warga lumajang dan ingin terus mengembangkan budaya lumajangan.

Sementara itu sebagai pelayan masyarakat menurutnya harus memberikan contoh yang baik dan menghibur tetapi tetap serius, dengan cara yang elegan seperti penggunaan kostum lumajangan tersebut masyarakat akan semakin antusias.

    “ Kita memakai kostum lumajangan, kita kan menonjolkan lumajangnya karena saya orang lumajang, pemilih itu kan seneng melihat kita, tetapi kita melayani masyarakat itu tidak bercanda tetap serius, “ ungkap Yekti Prayogo 

Dia menambahkan di TPS nya juga ada door prise atau hadiah untuk para pemilih, hal ini dilakukan sebagai penarik dan penyemangat bagi masyarakat agar tidak golput, hadiah yang disediakan diantaranya payung dan dispenser, hadiah tersebut dibagikan ketika usai penghitungan.

    “ Untuk hadiah ini memberikan masyarakat semangat agar nggak golput, jadi kalau kita ngomong –ngomong orang – orang itu seneng, tapi kita tidak boleh pakai seponsor, “ tambah Yekti Prayogo

Read More

Jalan Ambruk di Selokambang

Jembatan Ambrol Purwosono

         Warga sekitar pemandian alam Selokambang Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur  resah. Pasalnya, sudah hampir 4 bulan ini salah satu jembatan penghubung antar dusun yang ada di sekitar lokasi pemandian wisata milik Pemerintah Kota Lumajang tersebut ambrol. Sehingga, warga harus ekstra hati – hati ketika lewat pada ruas sisi jembatan itu. Jika tidak, mereka akan terperosok dan masuk ke sungai yang tepat berada di bawah jembatan itu.

Namun demikian, pihak kepala desa setempat dengan pihak Dinas Pariwisata selaku pengelola pemandian alam yang ada di Dusun Selokambang Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko seolah lepas tangan dan saling tuding. Bahkan kedua pihak itu, menolak jika jembatan itu menjadi tanggung jawabnya. Herannya lagi, jembatan ambrol itu dibiarkan sampai berbulan-bulan.

Demikian yang disampaikan oleh Sulastini (43) salah satu warga yang menetap di dusun Selokambang itu. Menurutnya, sudah hampir 4 bulan ini kondisi jembatan yang ambruk itu diabaikan. Padahal, jembatan tersebut merupakan salah satu akses penghubung dengan dusun lainnya dan Desa tetangga.

Ironisnya, ketika warga melaporkan kondisi jembatan itu ke pihak kepala desa, malah disuruh lapor ke pihak Dinas Pariwisata selaku pengelolah pemandian Selokambang. Kepala desa berdalih, jika jembatan itu masuk dalam area pemandian Selokambang. Namun setelah warga lapor ke pihak pengelolah pemandian, malah disuruh menghadap ke kepala desa. “Seolah keduanya lepas tangan dan saling tuding Mas,” terangya.

Yang lebih mengkawatirkan adalah, jika pada malam hari jalan di dusun tersebut minim penerangan. Sehinga, kondisi jalan menjadi gelap dan hampir tak terlihat jika jembatan itu ambruk.”Dulu juga ada warga yang terperosok pada jembatan itu Mas, ketika itu hujan lebat dan cauca mendung gelap. Beruntungnya, sepeda motor yang dikendarainya masih menyangkut di bibir aspal yang ambrol itu. Sehingga korban tidak sampai jatuh ke bawah,” terangnya lagi. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kartomo (56), menurutnya, warga setempat hanya bisa memasang pelang bambu pada kanan kiri pada jembatan yang rusak itu. Agar jembatan tersebut tidak dilewati oleh kendaraan roda empat. “Itupun kita harus ekstra hati-hati untuk melewatinya, Jika tidak, kita bisa terperosok,” ungkapnya.

Diketahui, jembatan yang lebarnya sekitar 4 meter itu, kini lebarnya hanya tersisa sekitar 75 centi meter saja. Sehingga warga yang mengendarai sepeda motor, ketika lewat pada jembatan itu harus bergantian agar tidak terperosok.

Warga setempat berharap, agar pemerintah daerah segera mau memperdulikan kondisi jembatan yang ambruk itu. Sebab, jembatan itu adalah salah satu akses penghubung antara dusun satu dengan dusun yang lain. Kedepan, agar tidak terjadi lagi korban-korban yang berikutnya.

Read More

Menjelang Pilkada Lumajang

SumbersukoNews. Meskipun pelaksanaan kampanye Pilkada Lumajang tinggal sepekan lagi, namun sejumlah permasalahan terkait hal tersebut hingga saat ini masih belum terselesaikan, salah satunya adalah sumber dana kampanye yang belum jelas darimana asalnya.

Pudoli Sandra SH, Divisi Hukum KPU Lumajang kepada wartawan mengatakan sesuai dengan Undang-undang yang isinya menyangkut asal sumber dana kampanye seharusnya terlaporkan sebelum kampanye berlangsung. "Faktanya, hingga kemarin belum ada laporan terkait dengan

Menurut Pudoli, pihaknya sudah berkali-kali menyinggung soal sumber dana kampanye kepada Tim Suskes Paslon. Namun hingga kemarin pihaknya belum menerima laporan soal sumber dana kampanye dari semua tim sukses pasangan calon.

Pudoli juga mengaku pihaknya belum mengecek tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masing-masing calon. Pasalnya LHKPN yang diaudit KPK itu juga belum diterima. Padahal LHKPN juga berkaitan dengan sumber pendanaan kampanye. "LHKPN juga belum kami cek, kemungkinan belum turun," ungkapnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lumajang, Al Mas'udi menegaskan bahwa pihaknya juga belum menerima laporan terkait sumber dana Kampanye. "Kami belum menerima laporan itu dan Kami masih menunggu," ujarnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Al Mas'udi menerangkakan bahwa sumber dana kampanye itu harus di publikasikan sepekan sebelum kampanye. "Kami hanya sebatas menerima salinan yang kemudian dijadikan bahan untuk menyemprit ketika ada sumber dana kampanye yang melanggar aturan," katnya.

Almas'udi juha mengaku jika pihaknya baru tahu soal dana kampanye ini. Tetapi yang pasti,dana kampanye harus diaudit oleh akuntan publik yang diakui. Sumber dana kampanye yang berasal dari perorangan menurutnya hanya dibatasi tidak boleh lebih Rp 50 juta. "Dana kampanye yang berasal dari perusahaan atau badan usaha dibatasi paling banyak adalah Rp 350 juta, jika lebih dari itu termasuk pelanggaran," tegasnya.

Almas'udi juga menegaskan sesuai undang-undang sumber dana kampanye tidak boleh berasal dari pihak asing. "Jika ada dana kampanye yang bersumber dari pihak asing, itu termasuk pelanggaran," tambahnya.

Sayangnya, hingga saat ini semua sumber dana kampanye tersebut belum terlacak darimana asalnya. Jangankan jumlah dana yang dimiliki calon untuk kampanye, sumber dana dari bantuan partai, perseorangan, badan usaha saja masih belum diketahui.

sumber dana kampanye," katanya.

Read More

Golkar Berkomitmen Perjuangkan PNPM Pedesaan

[POLITIK]. Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan, Partai Golkar berkomitmen dan akan memperjuangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam rangka meningkatkan roda perekonomian masyarakat di pedesaan.

“Saat program PNPM dicanangkan Presiden, saat itu saya belum menjadi ketua partai. Apa yang saya lakukan itu semata-mata sebagai kepedulian dan komitmen saya membantu masyarakat kecil. Karena itu, saya berharap masyarakat tak perlu khawatir program PNPM ini akan berakhir pada 2014. Persoalan ini sudah saya usulkan kepada presiden agar program ini tetap berlangsung sepanjang masa dan tidak dibatasi hingga 2014,” ujarnya saat berdialog dengan 500 pelaku PNPM di Desa Singangwangi, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Kamis (6/12).

Hadir mendampingi Aburizal Bakrie, Ketua Pemenangan Pemilu Jawa1 DPP Partai Golkar Ade Komarudin, Rizal Malarangeng, anggota DPR RI Eldie Suwandie, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Irianto MS Syafiudin, Ketua DPD Golkar Kabupaten Majalengka Yomanius Untung. Menurut Aburizal Bakrie, dirinya juga sudah menginstruksikan FPG DPR untuk memperjuangkan program ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Jadi, Partai Golkar tetap memperjuangkan program PNPM ini karena manfaatnya besar sekali untuk rakyat kecil di pedesaan, termasuk anggarannya dari Rp 3 miliar menjadi Rp 5 miliar per kecamatan.

"Saya berharap masyarakat tak perlu ragu program ini akan berakhir 2014. Golkar akan tetap berjuang untuk pembangunan masyarakat pedesaan," tegasnya.

Dia menjelaskan, saat program PNPM ini dicanangkan dulu, memang bertujuan melakukan pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha yang ada dipedesaan. Khususnya pemberdayaan masyarakat yang tidak punya lapangan kerja serta akses perbankan. Jadi, PNPM pedesaan dalam rangka membangun kemandirian masyarakat kemudian dilakukan melalui berbagai kegiatan usaha mikro dan kecil serta progam pembangunan infrastruktur pedesaan, sedangkan sumber pendanaan berasal dari APBN.

"Sebenarnya selain program PNPM ini, masih ada sekitar 16 program sejenis untuk membantu masyarakat pedesaan. Tapi, program PNPM ini tidak diberikan kepada Pemda, tapi langsung dari pusat kepada masyarakat," kata ARB.   Ceramah Motivasi Setelah berdialog dengan pelaku usaha PNPM, Aburizal langsung memberikan ceramah motivasi tentang Kewirausahaan dihadapan 1000 mahasiswa di Universitas Majalengka.

Dalam ceramahnya, Aburizal mengatakan, untuk meraih kesuksesan, setiap manusia harus banyak belajar dari kisah orang-orang sukses, sehingga memberikan motivasi dan semangat untuk meraih kesuksesan. "Setiap orang yang sukses pasti pernah mengalami kegagalan seperti yang pernah saya alami. Kegagalan adalah sebagian dari kesuksesan, sebaliknya orang yang tidak pernah gagal bukan orang yang sukses. Kalau kita gagal, harus bisa bangkit kembali mengejar kesuksesan," kata dia.

Aburizal Bakrie juga menceritakan pengalaman dirinya sudah menggeluti dunia bisnis sejak masih usia SMP dengan menjual layang-layang dan benang gelasan hingga berjualan kaos di pasar Senen. "Alhamdulillah dari bisnis kecil-kecilan mampu memotivasi saya untuk meraih kesuksesan. Bahkan saat saya sudah sukses juga pernah mengalami kegagalan hingga perusahaan saya bangkrut dan menjadi miskin. Tapi, semua kegagalan itu saya hadapi dan bisa bangkit lagi. Karena itu, kepada para mahasiswa, jangan pernah menyerah bila gagal menghadapi ujian. Tapi, jadikan kegagalan untuk meraih kesuksesan," tegas dia.

Aburizal Bakrie juga berpesan kepada para mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa bahwa pengalaman yang sudah diceritakan baik pengalaman hidup, karir dan bisnis bisa dilaksanakan para mahasiswa sebagai pembelajaran. "Kita harus berani bermimpi dan melangkah. Jangan hanya bermimpi tanpa berani melangkah. Kalau saya sukses, maka para mahasiswa harus lebih sukses lagi dari saya nanti," tegas dia.

Usai memberikan ceramah motivasi, Aburizal Bakrie langsung menuju pusat industri Bola Triple "S" serta pengolahan daur ulang sampah menjadi Bahan Bakar Minyak dan dialog dengan para pengrajin pemuda kreatif.

Read More