SURAKARTA, — Kebijakan pemerintah untuk
menyiagakan aparat TNI saat menghadapi demo menuai kritik dari berbagai
kalangan. Salah satunya orang nomor satu di Muhammadiyah, Din
Syamsuddin.
Di sela-sela acara panen raya di desa Pulosari,
Kebakkramat, Karanganyar, Surakarta, Minggu (25/3/2012), Din menjelaskan
bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk sikap keras kepala dari
pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM.
"Pengerahan tentara
itu menandakan pemerintah bersikukuh dengan kebijakan tersebut, dan
tidak dalam porsinya TNI harus berhadapan dengan mahasiswa. Seharusnya
TNI mengamankan negara dari ancaman luar terhadap simbol-simbol negara
atau obyek vital," kata Din Syamsuddin, Minggu.
Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga menambahkan bahwa munculnya aksi tersebut karena aksi menolak kenaikan BBM tidak ditanggapi.
"Sayangnya
di negara kita ini, unjuk rasa atau unjuk pikir atau demonstrasi itu
berbeda dengan luar negeri; meskipun hanya satu orang yang demo, pasti
cepat ditanggapi," katanya.
Sikap pembiaran dari pemerintah
tersebut yang dianggap menjadi sebab terjadinya bentrok. Din Syamsuddin
juga mengecam kebijakan tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat.
Oleh
karena itu, Muhammadiyah bersama elemen masyarakat lainnya berencana
mendatangi Mahkamah Konstitusi yang akan mengajukan pertanyaan apakah
kebijakan menaikkan BBM tersebut bertentangan dengan keputusan MK, bahwa
MK telah membatalkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Migas tentang
pelepasan harga minyak bumi dan gas yang mengikuti pasar.
0 comments:
Post a Comment