submitt

Slide 1 Title Here

Your Description Here..................................

Slide 2 Title Here

Your Description Here..................................

Slide 3 Title Here

Your Description Here..................................

Slide 4 Title Here

Your Description Here..................................

Slide 5 Title Here

Your Description Here..................................

MAD LPJ UPK PNPM Sumbersuko

8:39 PM |

Read More

Dapatkah Publik Percaya Laporan Harta Kekayaan Capres-Cawapres ?

11:00 PM | , , , , , ,

Jakarta, Harta Kekayaan Capres dan Cawapres menuju RI 1, sudah dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum presiden ( Pilpres ). Dari keempat kandidat, Prabowo Subianto tercatat merupakan capres terkaya dengan kekayaan Rp1,67 triliun. Sedangkan Joko Widodo (Jokowi) merupakan capres ‘termiskin’ dengan mengantongi kekayaan Rp29,89 miliar.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN), Yasin Mohammad, menyatakan harta kekayaan yang disampaikan seluruh kandidat tidak semuanya dapat dipercaya publik lantaran semuanya merupakan pengusaha.

"Misal Jokowi dengan angka Rp 29 miliar sebagai pengusaha seperti halnya Prabowo selama menjadi pengusaha, tingkat kepercayaan publik tidak 100 persen percaya," kata Yasin saat dikonfirmasi melalui telepon.

Menurutnya, seluruh kandidat memiliki aset yang tidak disampaikan kepada KPK, karena sistem yang digunakan berdasarkan laporan. "Semua memiliki aset yang tidak disampaikan seluruhnya kepada KPK. Di lain pihak KPK mengakui keterbatasan waktu. Memang ada beberapa yang diteliti langsung oleh KPK, tapi tidak sampai detil. KPK lebih banyak menerima laporan. Alasan waktu sangat logis," terangnya.

Ke depan, Yasin menyarankan, agar KPK dapat bekerjasama dengan lembaga lain seperti Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia (BI).

Selain itu harta kekayaan para kandidat seharusnya dilaporkan jauh-jauh hari, misal enam bulan sebelum dinyatakan sebagai capres-cawapres guna menunjukkan akuntabilitas dan transparansi.

"Yang terpenting pertanggungjawaban atas harta kekayaan itu, jika ditemukan ada harta dari pencucian uang, akan menghancurkan calon tersebut," tambah Yasin.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik mengatakan, pelaporan harta kekayaan oleh Capres dan Cawapres sudah tuntas dan memenuhi syarat. Mengenai isi laporan, tanggung jawab masing-masing calon.

"Kami menilai dua tahap. Pertama, waktu mereka memasukkan tanda terima bahwa mereka telah memasukkan laporan itu. Itu telah masuk di awal. Kedua, hasil verifikasi yang kami bacakan," ujar Husni saat ditemui di KPU, Selasa (1/7).

Husni menambahkan, dua hal tersebut merupakan syarat untuk penilaian unsur kepatuhan. “Dan dua-duanya sudah 'lolos'. Jadi dua hal itu. Kami nilai apakah kedua pasangan capres cawapres memenuhi unsur kepatuhan terhadap pelaporan atau tidak," kata Husni.

Husni juga mengatakan, pihaknya tidak memeriksa kejanggalan-kejanggalan dalam laporan kekayaan capres dan cawapres. "Dari segi persyaratan semua sudah tuntas. Menyangkut isi laporan, itu tanggung jawab masing-masing," ucapnya.

Diungkapkan Husni, pengumuman harta kekayaan capres dan cawapres pada pemilu tahun 2014 yang diterimanya dari KPK merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 poin f UU Pemilihan Presiden Nomor 42 tahun 2008.

"Dalam pasal 14 peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden disebutkan bahwa, domumen persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang harus disampaikan kepada KPU berupa bukti tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan pribadi atau pejabat negara dari KPK," pungkas Husni.

Sebelumnya, pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada 25 Juni 2014 telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Esoknya, giliran pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melakukan hal serupa di KPK.

Dalam laporan harta kekayaan yang telah diverifikasi KPU, Prabowo Subianto tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 1.670.392.580.402 atau Rp 1,67 triliun dan 7.503.134 atau 7,5 juta dolar AS.

Total harta kekayaannya itu terdiri atas harta tidak bergerak. Yaitu (1) empat bidang tanah senilai Rp 105.892.190.000, (2) delapan unit alat transportasi senilai Rp 1.432.500.000, (3)  usaha peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya senilai Rp 12.196.000.000, dan (4) barang-barang seni dan antik senilai Rp3.000.500.000.

Sedangkan harta bergerak terdiri atas (1) surat berharga berupa kepemilikan saham di 26 perusahaan senilai Rp 1.526.182.000.011 dan 7,5 juta dolar AS, (2) uang tunai, deposito, tabungan, giro dan setara kas lainnya Rp 20.496.657.361 (4 Rekening) dan 3.134 dolar AS (1 rekening), dan (3) harta bergerak lain sebanyak 127 buah senilai  Rp 1.221.727.000.

Prabowo juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 28.993.970. "Setelah dikurangi utang, total harta kekayaan saya Rp 1.670.392.580.402 dan 7.503.134 dolar AS," kata Prabowo saat mengumumkan harta kekayaannya di gedung KPU, Selasa (1/7). Harta kekayaan Prabowo itu tercatat per 20 Mei 2014.

Sedangkan pasangannya, Hatta Rajasa, memiliki kekayaan sebesar Rp 30.234.920.584 atau Rp 30,2 miliar dan 75.092 dolar AS. Seperti halnya Prabowo, harta kekayaan Hatta juga tercatat per 20 Mei 2014.

Sementara itu, capres Jokowi memiliki harta kekayaan sebesar Rp 29.892.946.012 atau Rp 29,8 miliar dan 27.633 dolar AS.
Total harta kekayaan Jokowi itu terdiri atas harta tidak bergerak yaitu berupa 24 bidang tanah senilai Rp 19.450.455.000, 12 unit kendaraan senilai Rp 954.200.000, satu unit usaha lainnya senilai Rp 572.404.076. Juga logam mulia, batu mulia, dan harta bergerak lainnya senilai Rp 361.350.000.

Lalu ada 19 rekening giro dan setara kas lain senilai Rp 488.147.018 dan  27.633 dolar AS.

Sedangkan pasangannya, Jusuf Kalla, mengantongi harta kekayaan sebesar Rp 465.610.495.057 atau Rp 465,6 miliar dan 1.058.564 dolar AS. Terdiri atas harta tidak bergerak sebanyak 51 bidang tanah dan bangunan senilai Rp121.817.192.000. 

JK juga memiliki harta bergerak empat unit dengan nilai Rp 525 juta, usaha lain Rp 1 juta. Ada juga harta bergerak lainnya yang nilainya Rp 538.300.000.

"Nilai harta tersebut menggunakan taksiran pasar," kata JK saat memaparkan harta kekayaannya di gedung KPU, Selasa (1/7).

Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya itu juga memiliki surat berharga senilai Rp 334.803.839.290 dan 357.751 dolar AS. JK juga memiliki giro senilai Rp 6.945.423.767 dan 700.613 dolar AS.

Seperti halnya Prabowo, JK juga memiliki utang sebesar Rp 19.660.000. Setelah dikurangi utang, total kekayaan JK adalah sebesar Rp 465.610.495.057 dan  1.058.564 dolar AS.
Sumber : Ari - Sumbersuko
Read More

Hari ini Kekayaan Capres dan Cawapres diumumkan KPU

10:37 PM | , , , , , , , , ,

KPU, KPK, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Prabowo, Subianto, Hatta Rajasa, Pengumuman Kekayaan Capres 2014, Kekayaan Capres Prabowo, Kekayaan Capres Jokowi, Kekayaan Cawapres Jusup Kalla, Kekayaan Cawapres Hatta Rajasa, Hutang Prabowo, Hutang Cawapres 2014
Pengumuman Harta Kekayaan oleh KPU
JAKARTA —

Hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Hasil Pelaporan Harta Kekayaan kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI 2014-2019 di kantor KPU, Jakarta, Selasa (1/7).

Calon Presiden nomor urut 1, H. Prabowo Subianto memiliki jumlah kekayaan tertinggi yakni Rp 1,6 trilliun dan US$ 7,5 juta. Jumlah total harta Prabowo Subianto terdiri dari harta tidak bergerak berupa empat bidang tanah, delapan kendaraan, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya. Selain itu, Prabowo Subianto memiliki jumlah utang terkecil senilai hampir Rp 29 juta.

Calon Wakil Presiden Moh. Jusuf Kalla memiliki jumlah kekayaan yang terbanyak kedua setelah Prabowo Subianto yaitu Rp 465 milliar, sementara harta kekayaan Hatta Rajasa menempati urutan ketiga yakni Rp 30 milliar.

Calon Presiden nomor urut 2, Joko "Jokowi" Widodo, memiliki harta paling sedikit di antara ketiganya dengan Rp 29 milliar dan $27.633 serta utang hampir Rp 1,94 miliar.

Jokowi mengatakan, laporan harta kekayaan ini tidak dapat dijadikan dasar oleh siapapun untuk menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan tersebut tidak terkait dengan tindak pidana

Komisioner KPU Ferry Kurnia menyatakan bahwa laporan hasil kekayaan ini diumumkan agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat terkait pemerintahan yang bersih dan Bebas Korupsi.

Selain itu, laporan kekayaan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tersebut, lanjutnya, dimaksudkan agar masyarakat juga mengetahui harta kekayaan dari masing-masing calon pemimpinnya.

"Kami juga akan menginformasikan lebih jauh dan lebih luas kepada masyarakat melalui website  kami jadi ini tentunya perlu dicermati, dipahami oleh seluruh masyarakat," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja meminta masyarakat untuk memberi masukan kepada pihak KPK perihal Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Jika ada tambahnya, masukan itu akan diverifikasi untuk dibandingkan dengan LHKPN yang dilaporkan capres dan cawapres kepada KPK.

Menurutnya, jika memang laporan masyarakat itu terbukti benar, maka KPK akan kembali mengumumkannya. Dia mengatakan sebaiknya masukan masyarakat tersebut disampaikan sebelum hari pemungutan suara, yaitu 9 Juli 2014 karena masukan itu akan dapat memengaruhi sikap pemilih dalam memilih pasangan Capres dan Cawapres.

Adnan berjanji KPK itu tidak akan membeda-bedakan penanganan laporan yang terkait soal laporan kekayaan tersebut. Kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi JK akan diperlakukan sama, ujarnya.

"Kebenaran pelaporan kekayaan dan pengumuman terhadap publik sesuatu yang sangat penting.Demikian dengan kewajaran kekayaan penghasilan yang sah sebagai prinsip mendasar dalam penyelenggaran negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dan informasi lain KPK akan menerapkan UU tindak pidana korupsi dan pencucian uang untuk memproses adanya ketidakbenaran laporan kekayaan. Asal usul kekayaan yang mencurigakan dan ketimpangan jumlah kekayaan dan penghasilan yang sah," ujar Adnan.
Sumber : Voa News
Read More