Profil

Tinjauan

Pengalaman telah menunjukkan bahwa di Indonesia, maupun di negara berkembang lainnya, strategi pemulihan berbasis masyarakat pada umumnya lebih cepat, melibatkan lebih banyak orang yang terdampak dalam pemulihan mereka sendiri, dan paling mungkin menghasilkan solusi berkesinambungan daripada strategi top-down. Pendekatan yang berbasis masyarakat dan pendekatan partisipatif lainnya terhadap perencanaan pembangunan juga mendorong solusi setempat terhadap masalah konflik sosial, yang sangat umum terjadi dalam situasi rekonstruksi ketika tingkat kerusakan yang berbeda menyebabkan perbedaan hak dan persepsi.

Namun, pendekatan berbasis masyarakat juga memiliki keterbatasannya sendiri. Peran otoritas kabupaten dalam menengahi konflik dan memberlakukan otoritas sangat penting di berbagai daerah yang mengalami konflik di Indonesia. Setelah “ledakan” desentralisasi sepanjang 2002-2005 di Indonesia, peran badan eksekutif dan badan perencanaan kabupaten menjadi penting dalam pemberian jasa pembangunan. Tantangan besar terletak pada cara menghubungkan pelajaran positif dari perencanaan berbasis masyarakat dengan tata cara teknis dan administratif pemerintah kabupaten yang telah didesentralisasi.

Pendekatan

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), adalah sebuah program uji coba inovatif yang dirintis oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Agustus 2005 dan dirancang untuk mengatasi permasalahan pemerintahan dan kebijakan di 51 kabupaten termiskin di seluruh Indonesia. P2DTK didasarkan pada sejumlah proyek pengembangan masyarakat lain yang telah sukses, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK/KDP), untuk menyelaraskan prosedur perencanaan secara bottom-up dengan pemerintah kabupaten yang baru saja diberdayakan.

Program ini beroperasi di 51 kabupaten dan 186 kecamatan di sepuluh provinsi: Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

• Fasilitator terlatih membantu penduduk desa dalam proses perencanaan partisipatif, membantu mereka mengidentifikasi masalah dan menghasilkan solusi setempat.
• Masyarakat kemudian menyerahkan proposal ide mereka kepada tim peninjau teknis sebagai bahan pertimbangan baik sebagai proyek kabupaten maupun kecamatan.
• Tim yang relevan kemudian meninjau dan menyerahkan proposal tersebut ke Forum Prioritas Masyarakat, yang merupakan perwakilan seluruh desa di kabupaten/kecamatan, dan 6 orang dari tiap desa memiliki hak suara yang sama dalam memilih proyek untuk menerima hibah dengan rata-rata sebesar USD 50.000 per proyek, dan juga memilih anggota masyarakat untuk membentuk tim manajemen (TPK) yang akan mengawasi seluruh proyek.
• Berbagai proyek tersebut akan dikelompokkan berdasarkan sektor, dan dinas setempat akan bermitra dengan tim manajemen, atau mengadakan kontrak dengan pihak ketiga untuk implementasi proyek.

Hasil

Hingga 2011, P2DTK/Disadvantaged PNPM Mandiri telah mendanai lebih dari 10.631 kegiatan infrastruktur, ekonomi, dan sosial di seluruh Indonesia. Berikut adalah gambaran daftar investasi:

Alur Kerja

• Pembuatan atau peningkatan 1.214,5 km jalan
• Pembangunan atau rekonstruksi 482 jembatan
• Pembangunan atau rehabilitasi 557 drainase
• Pembangunan 151 sistem irigasi
• Pembangunan 3.790 unit penyaluran air bersih
• Untuk pendidikan, pembangunan dan renovasi 653 sekolah; penyediaan 1.467 bahan perlengkapan sekolah, 18.722 beasiswa pendidikan individual
• Untuk kesehatan, pembangunan dan renovasi 352 pos kesehatan dan puskesmas desa
• 25.105 orang guru dan 438.953 kader kesehatan yang dilatih untuk meningkatkan kapasitas mereka
• Pemulihan dana yang disalahgunakan sebesar 86,34% (6,6 milyar Rupiah)
• 113 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah diberikan pada sejumlah sekolah dan memberikan nilai tambah pada program reguler pemerintah
• 44% subproyek mendukung perbaikan penyediaan layanan dasar
• Lebih dari enam forum bisnis didirikan dan difungsikan di tingkat kabupaten untuk mendukung lingkungan ramah bisnis
• Lebih dari 12 kabupaten melaksanakan rekomendasi perbaikan lingkungan kebijakan mereka
• Hibah P2DTK telah membuka akses ke desa-desa yang sebelumnya terisolasi, meningkatkan kesempatan untuk mendirikan usaha kecil dan memperbaiki akses kesehatan dan jasa pendidikan bagi masyarakat tertinggal
• Di Aceh, pendaftaran usaha baru yang dilaporkan telah meningkat sebesar 94% sepanjang 2008-2010
• Kontribusi pemerintah sebesar lebih dari 3% untuk mendukung implementasi dan pengawasan proyek

Kontribusi Bank Dunia

Total alokasi dana sejak 2005 hingga 2011:
US $ 106,5 juta dari pinjaman Bank Dunia dan hibah sebesar US $ 34,9 juta dari:

• Multi Donor Trust Fund (US $ 25,6 juta)
• Department for International Development (US $ 5,9 juta)
• Japan Social Development Fund (US $ 3,4 juta)

Rekanan

Proyek ini didasarkan pada 10 tahun pengalaman finansial dan teknis Bank Dunia dalam program pengairan, sanitasi dan kesehatan terpadu di Indonesia yang dilaksanakan di enam provinsi melalui konsultasi dengan Kementerian Kesehatan. Proyek ini mendukung pembangunan berbasis permintaan untuk persediaan air dan untuk sanitasi serta kebersihan rumah tangga dan masyarakat, dengan dana yang disalurkan melalui hibah secara langsung ke tingkat perdesaan dengan anggaran terpisah untuk dukungan teknis tingkat kabupaten.

Menuju Masa Depan

PNPM Mandiri Daerah Tertinggal saat ini sedang bersiap untuk tahun terakhirnya dan akan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memastikan kesinambungan inisiatif dan praktik proyek, termasuk penyerahan subproyek dan mereplikasi praktik-praktik P2DTK yang baik. Sebelum penutupan proyek dan untuk memberikan nilai tambah pada hasil proyek, pemerintah akan memberikan hibah tambahan bagi tujuh kabupaten di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah.